balibercerita.com –
Menjelang peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang jatuh pada 29 Juni mendatang, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga gencar memastikan kesiapan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di seluruh pelosok negeri.
Salah satu langkah konkret ditunjukkan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, yang turun langsung meninjau pelayanan KB di Provinsi Bali pada Minggu (14/6). Dalam kunjungan kerjanya di Kota Denpasar, Wamen Isyana menyambangi Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Bdn. Ni Putu Ratna Dewi Ningsih, S.Tr.Keb, yang berlokasi di Jalan Jayagiri XXII No. 2.
Kehadirannya bertujuan untuk melihat dari dekat antusiasme masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah dalam mengatur jarak kehamilan berjalan optimal di tingkat akar rumput. ”Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keluarga itu terencana. Melalui pengaturan jarak kehamilan, seorang ibu bisa lebih fokus dalam memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada bayinya, dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun,” ujar Isyana di sela-sela kunjungannya.
Wamen Isyana memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti implan yang memiliki efektivitas hingga 3 tahun, serta IUD atau spiral. Menurutnya, kesadaran masyarakat Bali, khususnya di Denpasar, dalam merencanakan keluarga sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya ibu yang baru melahirkan, bahkan ada yang baru satu hari pascapersalinan, yang langsung datang secara sukarela untuk mengakses layanan kontrasepsi.
Apresiasi serupa juga dialamatkan kepada Bidan Ratna Dewi Ningsih selaku Bidan Delima yang mengoperasikan fasilitas tersebut. Pada hari kunjungan, TPMB ini melayani 20 orang akseptor, dengan rincian 9 akseptor IUD non-KB pasca persalinan (KBPP), 1 akseptor IUD KBPP, dan 10 akseptor implan non-KBPP.
Klinik mandiri yang melayani pemeriksaan kehamilan hingga persalinan 24 jam ini menjadi salah satu garda terdepan dari 59 praktik bidan yang telah teregister dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) di Kota Denpasar. Langkah penguatan layanan KB ini dinilai sangat strategis mengingat dinamika demografi di lapangan.
Berdasarkan data tahun 2025, angka kelahiran total (TFR) di Kota Denpasar berada di angka 1,79 dengan angka capaian kontrasepsi modern (mCPR) sebesar 49,7%. Meski demikian, tantangan berupa angka unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi di Denpasar masih menyentuh 18,2%, sedikit lebih tinggi daripada capaian Provinsi Bali yang berada di angka 13,5%. Pemerintah berharap, optimalisasi fasyankes dan praktik bidan mandiri dapat terus mengerek angka kepesertaan KB aktif, yang per April 2026 ini telah mencapai 52.392 dari total 80.323 pasangan usia subur (PUS) di Denpasar.
Keberhasilan pelayanan di tingkat tapak ini tentunya tidak lepas dari sinergi lintas sektor di wilayah setempat. Pelaksana Kewilayahan Desa Sumerta Kelod (Banjar Eka Dharma), Dewa Jaya menegaskan bahwa koordinasi keamanan dan administrasi kependudukan terhadap 260 KK di wilayahnya selalu berjalan beriringan dengan program kesehatan.
Pihak desa, lanjut Dewa Jaya, terus mengawal jalannya posyandu reguler setiap bulan yang menyasar balita, remaja, hingga lansia. Dalam pelaksanaannya, kader posyandu selalu didampingi oleh petugas lapangan KB (PLKB), tim pendamping keluarga (TPK) stunting, serta kader pembangunan manusia (KPM) desa. Sinergi yang erat antara kebijakan pusat yang dibawa oleh Wamen Isyana dan eksekusi militan di tingkat banjar diharapkan mampu mewujudkan generasi masa depan Bali yang lebih sehat dan terencana. (BC18)
.){kind=link}