Mangupura, balibercerita.com –
Program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat hingga kini belum sepenuhnya berjalan di Kabupaten Badung. Pemkab Badung mengaku masih dalam tahap menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur umum, sebagai salah satu syarat utama pelaksanaan program tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Gusti Made Dwipayana mengungkapkan bahwa saat ini program MBG baru terealisasi melalui skema kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan beberapa yayasan. Program ini pun baru berjalan di wilayah Kuta dan Kuta Utara.
“Sudah ada dua yayasan yang beroperasi penuh. Ini bagian dari model pelaksanaan ketiga yang diterapkan oleh BGN,” ujar Dwipayana saat ditemui pada Selasa (20/5).
Menurutnya, Pemkab Badung diminta oleh BGN untuk mendukung pelaksanaan program dengan menyiapkan lahan sebagai lokasi dapur umum. Merespons permintaan tersebut, pihaknya telah mengusulkan tiga titik lahan, yakni satu lokasi di Kecamatan Petang dan dua lainnya di Kecamatan Abiansemal. “Pak Bupati juga sudah memerintahkan kami mendata lokasi dan radius pelayanan untuk dikirimkan ke BGN,” jelasnya.
Dwipayana memastikan, seluruh biaya pelaksanaan program akan ditanggung oleh BGN. Mulai dari pembangunan dapur umum hingga distribusi makanan bagi siswa. Padahal Pemkab Badung sempat menyiapkan dana untuk menjalankan program MBG ini.
Lantaran dana ditanggung pusat, anggaran yang disiapkan Badung pun terpaksa dikembalikan ke kas daerah karena tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak-juknis) dari pusat. “Sudah jelas dalam juklak-juknis, tugas pemerintah daerah hanya menyiapkan lahannya. Untuk anggaran, semuanya dari BGN,” katanya.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan program MBG akan berjalan secara menyeluruh di Badung. “Karena ini program pusat, kewenangannya sepenuhnya ada di BGN. Kami hanya mendukung dari sisi kesiapan lahan,” katanya. (BC10)
