balibercerita.com –
Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Madya Gosana, gedung Sekretariat DPRD Badung, Senin (13/4), menyoroti sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian dewan.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana didampingi wakil ketua I, I Made Suwardana serta anggota, I Nyoman Sudana, I Gede Suharja, dan I Wayan Joni Pargawa. Turut hadir sejumlah pimpinan OPD, diantaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja, AA Ngurah Rai Yuda Darma, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Made Padma Puspita, Kepala Dinas Sosial, I Gde Eka Sudarwitha, serta Kepala Dinas P2KBP3A, I Nyoman Gunarta.
Ketua Komisi IV, Graha Wicaksana menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi forum dengar pendapat antara DPRD dan perangkat daerah dalam kaitannya dengan penyusunan RAPBD Kabupaten Badung. Pembahasan difokuskan pada capaian kinerja tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026.
“Dalam rapat ini kami mendalami capaian di tahun 2025 dan program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2026. Secara garis besar, program-program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik. Ya, program-program yang dicanangkan sudah dieksekusi dengan baik oleh perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor yang menjadi ruang lingkup Komisi IV memiliki peran strategis dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Badung yang tertuang dalam konsep Sapta Kriya Adi Cipta. Program-program tersebut mencakup bantuan sosial hari raya, peningkatan usia harapan hidup, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah bantuan sosial hari raya. Graha Wicaksana menyebutkan bahwa jumlah penerima bantuan direncanakan meningkat pada tahun 2026.
“Pada tahun 2026, jumlah penerima bantuan direncanakan meningkat dari 98.000 menjadi 104.000 penerima. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, penambahan kepala keluarga baru, serta masih adanya warga yang sebelumnya belum terdaftar,” ungkapnya.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi fokus pembahasan, termasuk program pembelajaran bahasa Inggris dan program pendukung lainnya yang dinilai telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti penyediaan rumah singgah dan taman kreatif yang disampaikan oleh Dinas P2KBP3A.
“Memang Badung belum bisa pembangunan yang layak terhadap perkembangan anak. Contohnya taman anak-anak/taman kreatif yang belum memadai. Nah ini kami dorong supaya pemerintah memprioritaskan. Ya, mudah-mudahan segera, karena akan menjadi salah satu komponen penilaian Badung menjadi kabupaten yang layak untuk anak itu bisa terpenuhi,” jelasnya. (adv)
 dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Badung.){kind=link}