Dinas PUPR Badung Kembali Tata Akses Pantai Bingin

balibercerita.com –
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung mulai bergerak menata kembali akses menuju Pantai Bingin, Desa Pecatu. Langkah ini dilakukan menyusul kondisi akses yang rusak dan kebutuhan mendesak penataan kawasan yang semakin disuarakan berbagai pihak.

Kepala Dinas PUPR Badung, Nyoman Karyasa menjelaskan bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk melakukan survei lapangan. Perbaikan akses kini tengah dilakukan dengan melibatkan komunitas setempat.

“Kemarin tim sudah kami turunkan untuk survei. Nanti pengerjaannya berkolaborasi dengan komunitas. Tidak ada batas waktu, intinya sampai selesai,” ujarnya, Rabu (6/5).

Ia mengakui, sebelumnya akses berupa tangga sempat ditata. Namun, kerusakan kembali terjadi akibat faktor cuaca. Saat ini, perbaikan dilakukan secara manual tanpa alat berat, menyesuaikan kondisi medan di lokasi.

Penataan yang dilakukan saat ini masih bersifat sementara, guna memastikan pengunjung tetap dapat mengakses kawasan pantai dengan lebih aman. Sementara untuk penataan permanen, pemerintah tengah menyiapkan konsep yang lebih komprehensif. “Sekarang sifatnya sementara. Untuk akses permanen akan dilakukan bersamaan dengan penataan kawasan secara total,” jelasnya.

Rencana penataan jangka panjang tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan detail engineering design (DED), dengan target proses lelang dapat dilakukan tahun ini.
Di sisi lain, dorongan percepatan penataan juga datang dari masyarakat dan komunitas setempat.

Bendesa Adat Pecatu, I Made Sumerta menerangkan, akses jalan itu sebelumnya sempat juga dilakukan gotong royong oleh komunitas di Pantai Bingin. Hal itu menjadi sinyal kuat bahwa penataan kawasan tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, keterlibatan wisatawan, termasuk wisatawan asing dalam kegiatan tersebut, menunjukkan tingginya kepedulian terhadap keberlangsungan kawasan, khususnya sebagai salah satu spot selancar unggulan.

“Mereka mungkin sangat mencintai spot surfing di sana. Untuk mereka juga itu bagus, semua boleh berbuat yang baik,” katanya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan membutuhkan kehadiran pemerintah secara lebih konkret, terutama dalam menyediakan akses yang layak dan berkelanjutan.

Sumerta juga mengungkapkan mulai munculnya keluhan dari masyarakat, khususnya pelaku usaha yang terdampak pasca penertiban bangunan. Mereka mempertanyakan realisasi penataan yang dijanjikan. “Harapan saya pemerintah segera mencarikan jalan keluar atau mengeksekusi, tapi tetap berlandaskan aturan. Semua pihak saya harap bersabar, dan pemerintah menunjukkan upaya konkret,” tegasnya.

Dampak dari kondisi tersebut juga terlihat pada sektor kunjungan wisata. Wisatawan yang menginap mengalami penurunan karena minimnya fasilitas, sementara kunjungan harian masih berlangsung meski akses terbatas. Akses menuju pantai kini disebut kembali seperti kondisi lama sebelum adanya penataan, menyerupai situasi era 1970-an saat belum ada akses yang layak.

Sementara itu, Ketua Komunitas Bingin Boardriders, Mega Semadhi menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menangani penataan kawasan. Ia menyebut komunitas selancar di Bingin memiliki potensi besar, bahkan telah melahirkan atlet berprestasi tingkat nasional. Dengan sekitar 80 anggota dewasa, aktivitas selancar masih berjalan, meski mengalami penurunan akibat keterbatasan akses.

“Yang penting pemerintah lebih serius menangani ini dan lebih peduli dengan kami yang terdampak, supaya akses dan aktivitas kami bisa kembali normal. Kami dari Bingin Boardrider siap membantu dan bekerja sama dengan pemerintah ke depannya dan menata dan memelihara pantai bingin agar kembali menjadi destinasi wisata dan surfing dunia,” imbuhnya. (BC5)