
balibercerita.com –
Upaya memperkuat kolaborasi antarprovinsi terus digalakkan melalui Forum Kerjasama Daerah – Mitra Praja Utama (FKD-MPU). Sepuluh provinsi anggota forum ini berkumpul di Sanur Resort Watu Jimbar, Denpasar Selatan, Senin (20/10), membahas langkah nyata untuk mempercepat pembangunan lintas sektor, mulai dari pariwisata hingga kebencanaan.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama berupa penyusunan rencana aksi konkret lima tahun ke depan, sebagai wujud kerja sama yang berkesinambungan antarwilayah.
Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama FKD-MPU, Halilul Khairi menjelaskan bahwa forum ini beranggotakan sepuluh provinsi, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Rapat gabungan tahun ini menitikberatkan pada upaya konkret dari perjanjian kerja sama (PKS) yang sebelumnya belum diikuti dengan tindak lanjut nyata di lapangan. “Kini kita mulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih terukur dan realistis,” terang Halilul.
Setiap provinsi diminta menyiapkan rencana aksi tahunan dari masing-masing dinas terkait agar program kerja dapat terintegrasi dalam anggaran daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas wilayah sekaligus memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif. “Agenda besarnya sudah ada. Tahun pertama apa yang dilakukan, tahun kedua apa, hingga tahun kelima. Semua itu akan dituangkan dalam PKS hasil rapat kali ini,” ujarnya.
Halilul menyebutkan, rapat gabungan kali ini membahas enam agenda utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata, pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kebencanaan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta keamanan dan ketertiban umum.
Di masing-masing bidang tersebut terdapat sejumlah kerja sama turunan. Ia mencontohkan, dalam kegiatan temu dagang antarprovinsi, seluruh anggota forum akan berpartisipasi aktif. “Misalnya tahun depan acaranya digelar di Jawa Tengah, maka semua provinsi akan menyiapkan anggaran dan membawa pelaku UMKM binaan masing-masing. Dulu hanya dua provinsi saja sudah memberi dampak ekonomi besar, apalagi kalau sepuluh provinsi ikut, tentu dampaknya luar biasa,” jelasnya.
Selain sektor perdagangan, kerja sama juga dikembangkan di bidang pariwisata, UMKM, ketahanan pangan, hingga kebencanaan. Menurut Halilul, sinergi antarprovinsi dalam penanganan bencana menjadi hal penting.
Ia mencontohkan, saat Bali mengalami banjir beberapa waktu lalu, provinsi lain langsung memberikan dukungan nyata. “Begitu Bali banjir, kami segera kumpulkan perwakilan sepuluh provinsi. Hasilnya, dalam dua hari penanganan sudah selesai. Jawa Timur, misalnya, langsung mengirimkan mobil penyedot banjir. Inilah wujud kolaborasi yang akan terus kami dorong,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra menilai keberadaan forum seperti FKD-MPU sangat bermanfaat dalam memperkuat sinergi antarprovinsi di berbagai bidang sosial dan ekonomi. Ia mencontohkan efektivitas kerja sama ini saat menangani pemulangan korban perdagangan orang dan orang telantar.
“Ketika saya masih di Dinas Sosial, koordinasi melalui Mitra Praja Utama sangat membantu. Tanpa kerja sama ini, tentu penanganan lintas daerah akan sulit dilakukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dewa Mahendra juga menyoroti pentingnya kolaborasi di bidang pariwisata dan UMKM, yang dinilai mampu memperkuat ekonomi lokal. Ia mencontohkan kegiatan di DKI Jakarta yang berhasil mengangkat produk-produk unggulan daerah melalui kegiatan di kawasan Kota Tua.
Dalam konteks Bali, kerja sama antarprovinsi juga mendukung program strategis pemerintah daerah, terutama dalam menjaga citra pariwisata melalui peningkatan kebersihan dan pengelolaan sampah. “Saat ini Pemprov Bali tengah menunggu realisasi proyek waste to energy sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah di kawasan wisata. Kerja sama dalam penanganan kebencanaan pun terbukti efektif, seperti saat banjir kemarin seluruh pihak turut berperan aktif,” pungkasnya. (BC5)

















