balibercerita.com –
Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Agung Tahun 2026 digelar di Mapolres Tabanan, Senin (9/3). Rapat yang dipimpin Kapolres Tabanan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas instansi dalam menghadapi dua momentum besar keagamaan yang waktunya berdekatan, yakni hari raya Nyepi Tahun Caka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Pemerintah Kabupaten Tabanan diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan yang hadir mewakili Bupati Tabanan. Selain itu, rapat juga diikuti unsur TNI, kejaksaan, instansi vertikal, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Kapolres Tabanan, AKBP I Putu Bayu Pati, S.I.K., M.H. menjelaskan bahwa Operasi Ketupat Agung 2026 akan berlangsung selama 13 hari, terhitung mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Operasi tersebut melibatkan personel dari Polri, TNI, pemerintah daerah, serta berbagai mitra kamtibmas lainnya.
Ia menegaskan, strategi pengamanan akan dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, penegakan hukum, serta dukungan fungsi kehumasan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil analisis kepolisian, terdapat sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi selama rangkaian perayaan hari raya. Beberapa diantaranya meliputi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, potensi tindak kriminalitas, meningkatnya kunjungan wisatawan, kemungkinan bencana alam akibat kondisi cuaca, hingga peredaran minuman keras dan narkotika yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Lonjakan aktivitas masyarakat selama masa libur panjang juga diperkirakan menimbulkan kepadatan di sejumlah jalur utama maupun kawasan wisata unggulan di Kabupaten Tabanan, seperti Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, Kebun Raya Bedugul, dan Jatiluwih. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihak terkait telah menyiapkan pengaturan lalu lintas, penempatan personel pengamanan, serta jalur alternatif secara terencana.
Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Dr. Arjuna Meghanada Wiritanaya, S.H., M.H. menegaskan bahwa menjaga kondisi daerah tetap kondusif bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi memerlukan dukungan serta kesadaran seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan hukum secara bijak dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pemanfaatan Bale Kertha Adhyaksa di desa adat.
“Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Bale Kertha Adhyaksa di Desa Adat yang mulai berlaku 1 Januari 2026, dimana penyelesaian permasalahan hukum ringan di masyarakat diharapkan dapat diselesaikan secara musyawarah melalui mekanisme adat dengan mengedepankan keadilan restoratif,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Dr. I Gede Susila, S.Sos.,M.Si., yang hadir mewakili Bupati Tabanan, menekankan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menyambut dua perayaan besar tersebut. “Antisipasi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari sebelum, saat pelaksanaan, hingga setelah perayaan hari raya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal dan situasi daerah tetap aman serta kondusif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan parade ogoh-ogoh dalam rangkaian perayaan Nyepi tetap berjalan tertib serta tidak menghilangkan nilai budaya dan spiritual yang terkandung di dalamnya. “Pengarakan ogoh-ogoh merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat Bali. Namun setelah kegiatan selesai, diharapkan tidak mengganggu akses lalu lintas maupun ketertiban umum sehingga makna sakral dan nilai budayanya tetap terjaga,” tegasnya. (BC13)
