balibercerita.com –
Indonesia dan Inggris resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dalam bidang lingkungan hidup dan transisi energi bersih. Kesepakatan yang diteken oleh Menteri/Kepala Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq dan Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris, Ed Miliband menjadi tonggak baru penguatan diplomasi hijau Indonesia di panggung global.
“Kemitraan Indonesia–Inggris ini bukan hanya kerja sama antarnegara, tetapi pernyataan bersama untuk masa depan bumi. Indonesia siap menjadi mitra strategis dunia dalam mendorong solusi nyata terhadap krisis iklim,” tegas Menteri Hanif Faisol Nurofiq, usai penandatanganan MoU tersebut pada 7 November 2025 di Brazil.
Kolaborasi antara KLH/BPLH dan Department for Energy Security & Net Zero (DESNZ) Inggris menegaskan komitmen kedua negara untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berketahanan iklim.
Ed Miliband menyampaikan apresiasi terhadap peran dan komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan. “Kami bangga bermitra dengan Indonesia, negara dengan komitmen kuat terhadap pembangunan rendah karbon dan perlindungan hutan tropis. Kolaborasi ini akan mempercepat transisi menuju nol emisi bersih dan memperkuat integritas aksi iklim global,” terangnya.
Menteri Hanif menegaskan bahwa kerja sama ini tidak bersifat simbolis, melainkan akan segera diimplementasikan melalui pertukaran pengetahuan, proyek bersama, serta pelatihan teknis lintas lembaga dan daerah. “MoU ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kolaborasi aksi iklim global. Solusi berbasis alam dan teknologi harus berjalan beriringan untuk menurunkan emisi secara signifikan,” ujarnya.
Ruang lingkup kerja sama ini mencakup penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon yang transparan, serta integrasi pembangunan rendah karbon di berbagai level pemerintahan. Kedua negara juga sepakat membentuk Joint Steering Committee (JSC) untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui JSC, KLH/BPLH akan berperan aktif mendorong sinergi antar kementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah, sekaligus memperluas kerja sama dalam bidang teknologi rendah emisi dan investasi hijau yang selaras dengan Paris Agreement dan Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam catatan bilateral, Inggris menyatakan ketertarikan besar terhadap kerja sama mitigasi di sektor energi, Forestry and Other Land Use (FOLU), serta tata kelola karbon yang mendukung rantai pasok global berkelanjutan.
Sementara itu, Indonesia menegaskan fokusnya pada penguatan pasar karbon berintegritas tinggi, pengembangan Undang-Undang Perubahan Iklim, serta pengembangan biodiversity credits dan fasilitasi pertemuan seller–buyer karbon untuk memperluas akses perdagangan karbon internasional yang kredibel. “Kami optimistis kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Ini bukan hanya diplomasi, tetapi langkah konkret menuju masa depan yang rendah emisi dan berkeadilan,” tegas Menteri Hanif.
Penandatanganan MoU ini bertepatan dengan pelaksanaan COP30 di Belem, Brasil, di mana Indonesia menegaskan peran strategisnya sebagai pemimpin aksi iklim global. Dalam forum tersebut, Menteri Hanif mengumumkan bahwa Indonesia menargetkan transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen dari sektor kehutanan, kelautan, energi, dan industri, dengan nilai ekonomi potensial mencapai Rp15 triliun. “Angka ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan mendukung mitigasi nasional yang berkeadilan. Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi—ini saatnya implementasi nyata,” ujarnya.
Kerja sama ini juga memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi kerangka hukum utama bagi pengembangan pasar karbon nasional. Melalui kolaborasi dengan Inggris, KLH/BPLH berupaya memperkuat integritas sistem perdagangan karbon, menarik investasi hijau, serta mempercepat pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
“Kita akan terus membangun kepercayaan global melalui mekanisme yang transparan, berkeadilan, dan berbasis hasil nyata. Indonesia ingin menjadi pusat solusi dunia, bukan sekadar bagian dari percakapan global,” tandas Menteri Hanif.
Kerja sama ini juga membuka peluang inovasi dalam pembiayaan hijau, restorasi hutan, dan proyek berbasis alam (nature-based solutions). Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan iklim nasional serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
“Kita tidak bisa menunda masa depan. Dunia membutuhkan langkah konkret, dan Indonesia siap berjalan di garis depan bersama para mitra yang memiliki semangat yang sama untuk bumi yang lebih baik,” pungkas Hanif Faisol Nurofiq. (BC5)
 dalam bidang lingkungan hidup dan transisi energi bersih.){kind=link}