balibercerita.com –
Rancangan penerapan sistem e-Kinerja yang tengah disiapkan Pemerintah Kabupaten Badung mulai mendapat berbagai masukan dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Meski secara umum kebijakan tersebut mendapat dukungan, sejumlah ASN berharap mekanisme penilaian yang nantinya menjadi dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) disusun secara proporsional sesuai beban kerja dan jenjang jabatan.
Salah seorang ASN mengaku mendukung rencana pemerintah daerah yang akan menjadikan e-Kinerja sebagai komponen utama penilaian TPP dengan komposisi 70 persen berdasarkan capaian kinerja dan 30 persen dari tingkat kehadiran. Namun, menurutnya target pengumpulan 10.000 poin setiap bulan tidak tepat apabila diberlakukan sama kepada seluruh ASN.
Ia mengusulkan agar target poin disusun secara bertingkat berdasarkan kelas jabatan, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pegawai sehingga sistem penilaian dapat mencerminkan kinerja secara lebih adil. “Prinsipnya kami sangat mendukung inovasi ini. Namun, target poin hendaknya disesuaikan dengan kelas jabatan agar penilaian benar-benar mencerminkan kinerja yang nyata, terukur, dan berkeadilan,” ujar sumber yang namanya tidak ingin disebutkan, Selasa (4/8).
Menurutnya, pejabat eselon II dengan tanggung jawab yang lebih besar masih dinilai realistis apabila diberikan target 10.000 poin setiap bulan. Sementara, pejabat eselon IIIA diusulkan memiliki target sekitar 8.000 poin, eselon IIIB sebanyak 7.000 poin, eselon IVA sebesar 6.000 poin, dan eselon IVB sekitar 5.000 poin.
Sementara, pegawai pelaksana atau staf dinilai lebih realistis jika ditargetkan sekitar 4.000 poin. Untuk jabatan tertentu, target poin juga dinilai perlu disesuaikan dengan karakteristik pekerjaannya. “Penyamarataan target justru akan menyulitkan sejumlah ASN yang ruang lingkup pekerjaannya terbatas,” ucapnya.
Selain menyoroti target poin, ia juga menilai draf aktivitas yang saat ini beredar masih perlu penyempurnaan. Beberapa jenis pekerjaan, menurutnya, memiliki bobot poin yang belum mencerminkan kondisi riil sehingga berpotensi menyulitkan pegawai memenuhi target bulanan. Sebagai contoh, seorang sopir dinas yang aktivitas sehari-harinya hanya memeriksa kendaraan dan mengantar pejabat memiliki jenis pekerjaan yang terbatas untuk di-input ke dalam sistem.
“Dengan keterbatasan jenis aktivitas tersebut, sangat sulit mengumpulkan 10.000 poin dalam satu bulan, terlebih masih terdapat hari libur yang mengurangi kesempatan menginput aktivitas,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala BKPSDM Badung, I Wayan Putra Yadnya menegaskan bahwa draf e-Kinerja yang beredar saat ini masih bersifat sementara dan belum menjadi ketentuan final. Dokumen tersebut masih dalam tahap penghimpunan masukan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia mengatakan, BKPSDM membuka ruang bagi seluruh OPD untuk menyampaikan saran sesuai karakteristik tugas di masing-masing instansi. Selain itu, setiap perangkat daerah juga diminta melakukan simulasi terhadap draf aktivitas yang telah dibagikan guna mengetahui capaian poin yang realistis bagi pegawai.
“Masih dalam tahapan menghimpun masukan dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah. Kami berharap teman-teman di OPD aktif memberikan masukan sesuai kondisi di instansinya masing-masing serta melakukan simulasi terhadap draf aktivitas yang sudah diberikan,” ucap Putra Yadnya.
Ia menambahkan, seluruh hasil simulasi beserta masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan sistem, mulai dari penetapan target poin bulanan, bobot penilaian hingga besaran poin pada setiap jenis aktivitas. Penyusunan draf tersebut juga mengacu pada hasil kajian dan pengalaman sejumlah daerah yang lebih dahulu menerapkan sistem e-Kinerja.
Melalui penerapan sistem tersebut, pemerintah berharap penilaian kinerja ASN dapat dilakukan secara lebih objektif sekaligus menjadi dasar pemberian TPP yang lebih adil. “Besaran poin dalam draf mengacu pada kajian sebelumnya dan juga sebagai gambaran dari daerah lain. Beberapa daerah, termasuk Surabaya, juga menerapkan jumlah poin yang relatif sama. Namun semuanya masih akan dikaji kembali berdasarkan hasil simulasi dan masukan dari perangkat daerah,” tandasnya. (BC9)
