balibercerita.com
Penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung kepada Bank BPD Bali mendapat sorotan dari anggota DPRD Badung, Gede Aryantha. Menurutnya, capaian dividen sebesar Rp363 miliar pada tahun buku 2025 merupakan prestasi yang layak diapresiasi. Namun demikian, keberhasilan tersebut dinilai perlu dibarengi dengan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Aryantha menjelaskan, hingga saat ini total penyertaan modal Pemkab Badung di Bank BPD Bali telah mencapai sekitar Rp1,55 triliun dengan porsi kepemilikan saham sebesar 48,76 persen. Dengan posisi sebagai pemegang saham pengendali, ia menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai tingkat pengembalian investasi, dampak ekonomi yang dihasilkan, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap tambahan penyertaan modal memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan alternatif penggunaan anggaran lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan UMKM, serta program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Menurutnya, penyertaan modal tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Investasi daerah tersebut sejatinya merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap kinerja investasi harus dilakukan secara rutin dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Rakyat tidak merasakan manfaat dari angka triliunan rupiah yang tercatat dalam laporan keuangan. Yang dirasakan rakyat adalah jalan yang baik, pelayanan publik yang cepat, kesempatan kerja yang meningkat, dan ekonomi yang semakin kuat,” paparnya.
Politisi asal Canggu itu menambahkan bahwa setiap rupiah dana masyarakat yang dialokasikan melalui APBD harus mampu memberikan manfaat yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi daerah.
“Saya berpandangan bahwa keberhasilan penyertaan modal tidak boleh diukur hanya dari besarnya dividen yang diterima pemerintah daerah. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana manfaat ekonomi tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat Badung,” tandasnya. (adv)
