balibercerita.com –
Hingga 30 Juni 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar mencatat sebanyak 644.474 pekerja telah menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan atau mencapai 76,7 persen dari target tahun ini sebanyak 839.738 pekerja. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan bagi pekerja di berbagai sektor, mulai dari pekerja formal, pekerja mandiri, pekerja migran Indonesia (PMI), hingga pekerja jasa konstruksi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Adventus Edison Souhuwat mengatakan, peningkatan jumlah peserta turut mendorong capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kota Denpasar yang kini telah mencapai 50,24 persen. “Lebih dari separuh angkatan kerja ber-KTP Denpasar sudah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya, Rabu (22/7) lalu.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar yang membawahi wilayah Denpasar, Badung, Tabanan, Buleleng, dan Jembrana saat ini didukung empat kantor cabang, empat unit layanan, serta 33 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). Berdasarkan data per 30 Juni 2026, jumlah pemberi kerja badan usaha (PKBU) yang terdaftar mencapai 16.871 perusahaan. Dari total kepesertaan tersebut, pekerja penerima upah (PU) atau sektor formal menjadi penyumbang terbesar dengan 357.876 peserta atau 87,8 persen dari target 407.797 pekerja. Sementara itu, pekerja bukan penerima upah (BPU) atau sektor informal tercatat sebanyak 212.431 peserta aktif atau 67,8 persen dari target 313.220 pekerja.
Menurut Adventus, perluasan perlindungan pada sektor informal masih menjadi fokus karena jumlah pekerja mandiri di Bali cukup besar. Pada sektor jasa konstruksi, tenaga kerja yang terlindungi mencapai 57.413 orang atau 87,5 persen dari target 65.580 pekerja. Sedangkan pada segmen pekerja migran Indonesia, jumlah peserta mencapai 16.763 orang atau 31,5 persen dari target 53.141 peserta.
Melalui berbagai program sosialisasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan optimistis jumlah peserta akan terus bertambah hingga akhir tahun. Dari sisi penerimaan iuran, hingga pertengahan 2026 telah terkumpul sekitar Rp759,44 miliar atau 50,6 persen dari target tahunan sebesar Rp1,50 triliun.
Rinciannya, penerimaan iuran pekerja penerima upah mencapai Rp734,76 miliar atau 50,5 persen dari target, pekerja bukan penerima upah Rp20,83 miliar atau 56,7 persen, jasa konstruksi Rp2,68 miliar atau 85,6 persen, serta pekerja migran Indonesia Rp1,17 miliar atau 20,5 persen dari target.
Selain memperluas kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan manfaat program dirasakan para peserta. Hingga Juni 2026, total klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp478,59 miliar.
Pembayaran klaim didominasi program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nilai Rp359,90 miliar untuk 27.264 kasus. Selanjutnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp89,82 miliar untuk 23.440 kasus, Jaminan Kematian (JKM) Rp18,20 miliar untuk 717 kasus, Jaminan Pensiun (JP) Rp8,89 miliar untuk 456 kasus, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Rp1,78 miliar untuk 673 kasus.
Di bidang pendidikan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan manfaat beasiswa kepada 353 anak peserta yang orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maupun risiko kematian lainnya. Hingga saat ini, dana beasiswa yang telah direalisasikan mencapai Rp1,861 miliar.
“Anak-anak peserta tetap bisa melanjutkan pendidikan meskipun kehilangan tulang punggung keluarga. Ini salah satu manfaat nyata yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Adventus.
Besaran beasiswa diberikan sesuai jenjang pendidikan, yakni Rp1,5 juta per tahun untuk TK dan SD, Rp2 juta untuk SMP, Rp3 juta untuk SMA, serta Rp12 juta per tahun bagi mahasiswa perguruan tinggi. Dari total penerima, sebanyak tujuh anak berada pada jenjang TK dengan total beasiswa Rp10,5 juta, 88 anak SD sebesar Rp132 juta, 63 anak SMP sebesar Rp126 juta, 83 anak SMA sebesar Rp249 juta, dan 112 mahasiswa menerima total Rp1,334 miliar.
Di bidang kesejahteraan pekerja, BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong pemanfaatan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa bantuan uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk rumah dengan harga maksimal Rp500 juta, fasilitas renovasi rumah hingga Rp200 juta, serta dukungan pembiayaan pembangunan perumahan bagi pengembang.
Hingga 20 Juli 2026, BPJS Ketenagakerjaan Denpasar menargetkan 29 pengajuan MLT dengan nilai total Rp40 miliar. Namun realisasinya baru mencapai sembilan pengajuan senilai Rp4,15 miliar atau sekitar 31 persen dari target jumlah pengajuan dan 10,4 persen dari target nominal.
Dengan waktu yang masih tersisa hingga akhir tahun, BPJS Ketenagakerjaan Denpasar optimistis target perlindungan bagi 839.738 pekerja dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pekerja di seluruh wilayah Bali. (BC5)
