balibercerita.com –
Solusi kemacetan di Simpang Unud Jimbaran kini mengerucut pada satu opsi yang dinilai lebih realistis yakni overpass. Dalam sosialisasi awal studi kelayakan simpang tidak sebidang yang digelar tim Universitas Udayana (Unud) bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Bali dan Dinas PUPR Badung, di Jimbaran pada Rabu (4/2), mayoritas masukan masyarakat Desa Adat Jimbaran cenderung mengarah pada pembangunan jalan layang dibanding underpass.
Ketua Tim Studi Kelayakan Simpang Tidak Sebidang Jimbaran–Udayana, Ida Bagus Putu Adnyana menjelaskan, tahap awal ini difokuskan pada penguatan kajian sosial budaya sebelum berlanjut ke aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan tidak ada prosesi ritual tetap di titik persimpangan tersebut.
“Karena tidak ada prosesi upacara yang menetap di lokasi itu, secara sosial budaya sangat dimungkinkan membangun konstruksi overpass. Tapi kami tidak memvonis harus overpass atau underpass sebelum seluruh aspek dikaji,” tegasnya.
Dari sisi teknis dan efisiensi anggaran, overpass dinilai memiliki sejumlah keunggulan. Selain biaya pembangunan dan pemeliharaan yang lebih rendah, opsi ini dianggap lebih minim risiko genangan saat musim hujan, berkaca pada pengalaman sejumlah underpass di Bali yang sempat terdampak banjir. Keberadaan sungai intermiten di sekitar simpang juga menjadi variabel penting dalam perhitungan teknis.
Studi kelayakan ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan. Setelah itu, tim akan berdiskusi dengan instansi teknis terkait untuk menentukan alternatif konstruksi paling layak. Tujuan utamanya adalah menghadirkan simpang tidak sebidang, baik ke atas, samping maupun ke bawah, agar arus kendaraan mengalir tanpa hambatan di salah satu titik terpadat Kuta Selatan.
Bendesa Adat Jimbaran, I Putu Subamia menilai, langkah sosialisasi sejak awal patut diapresiasi karena memberi ruang partisipasi masyarakat. Menurutnya, kemacetan di kawasan Politeknik, kampus Unud hingga simpang McDonald’s sudah sangat kronis dan membutuhkan solusi konkret.
“Wacana ini memang sudah lama ditunggu. Awalnya berkembang underpass, tapi sekarang banyak masukan mengarah ke overpass karena biaya lebih murah dan kekhawatiran banjir. Namun apapun keputusan pemerintah, kami ikut,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski tidak ada upacara besar di titik tersebut, mobilitas warga termasuk prosesi ngaben yang mengarak wadah tetap harus diperhitungkan dalam desain akhir. Harapannya, proyek ini bisa berjalan beriringan dengan pembangunan jalan lingkar barat sehingga mampu mengurai kepadatan sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan. “Suka tidak suka, ini demi kelancaran lalu lintas dan citra pariwisata Jimbaran,” pungkasnya. (BC5)
