balibercerita.com –
Realisasi pendapatan dari sektor pajak di Kabupaten Badung hingga Kamis (23/10), tercatat baru mencapai Rp5,7 triliun lebih atau sekitar 62,01 persen dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp9,3 triliun. Kondisi ini membuat kalangan DPRD Badung menilai perlu adanya koreksi dalam penyusunan APBD agar sesuai dengan kondisi riil penerimaan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria menyampaikan bahwa langkah cepat dan tepat harus segera diambil oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia mengingatkan pentingnya efisiensi dan pengetatan anggaran di tengah perlambatan penerimaan pajak.
“Laporan yang saya terima, Rp5 triliun lebih sampai tanggal 30 September dari target Rp9 triliun. Bisakah tercapai? Kalau Rp 1 triliun per bulan mungkin bisa. Tapi kalaupun tidak, kami sudah memberikan masukan kepada TAPD melalui Pak Sekda selaku Ketua TAPD, agar seluruh perangkat daerah segera melakukan pengencangan ikat pinggang,” ujar Satria, Kamis (23/10).
Menurutnya, langkah penyesuaian anggaran sangat penting untuk menghindari pemborosan sekaligus memastikan RAPBD 2026 dapat disusun secara realistis. DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahas rancangan anggaran tersebut dengan memperhatikan capaian penerimaan tahun berjalan.
“Belanja-belanja yang bisa dibawa ke tahun 2026 sebaiknya dialihkan. Kami sudah berdiskusi dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi III, dan anggota lainnya agar RAPBD 2026 ini tidak semu dan benar-benar bisa tercapai. Kalau kita berkaca dari 2025, perlu dilakukan koreksi lagi,” ungkapnya.
Satria menilai, target pendapatan yang terlalu optimistis sering kali menjadi penyebab tidak tercapainya realisasi. Ia mencontohkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, pendapatan Badung beberapa kali tidak sesuai dengan target, meski sektor pariwisata sempat menunjukkan peningkatan signifikan.
“Obsesi kita memang terlalu tinggi. Pendapatan naiknya signifikan, tapi lompat-lompat. Ini yang harus jadi pelajaran. Kalau realisasi sampai 30 September sekitar Rp5,8 triliun, mungkin realistisnya kita pasang Rp7,5 triliun saja di RAPBD 2026,” terangnya.
Politisi asal Mengwi ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara potensi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Menurutnya, penyusunan anggaran harus didasarkan pada data realisasi tahun berjalan agar pelaksanaannya di lapangan tidak menemui kendala.
“Kalau tidak seimbang, pendapatan tinggi tapi belanja tidak bisa dilakukan, perangkat daerah juga bingung. Sudah dilelang dan dikontrak, tapi pendapatannya tidak ada. Karena itu kami di Dewan memberi masukan, mari kita duduk bersama dan susun RAPBD yang realistis,” tegasnya.
Melihat kondisi ekonomi global yang masih tidak stabil dan sektor pariwisata yang belum sepenuhnya pulih, Satria mendorong Pemkab Badung untuk lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan fiskal ke depan. “Lebih baik kita membuat RAPBD yang realistis dari fakta di lapangan,” jelasnya. (BC9)
, tercatat baru mencapai Rp5,7 triliun lebih atau 62,01 persen){kind=link}