balibercerita.com –
Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga keamanan kawasan ASEAN melalui penguatan sistem keimigrasian berbasis teknologi dan intelijen. Dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) pada 23-25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko memaparkan tiga pilar utama strategi nasional keimigrasian yang menjadi andalan Indonesia menghadapi tantangan kejahatan lintas negara.
Tiga pilar tersebut meliputi penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital yang didukung kolaborasi lintas instansi. “Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Dengan dukungan kolaborasi lintas instansi, kami mampu mendeteksi lebih dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,” ujar Hendarsam.
Di sektor pengamanan perbatasan, Ditjen Imigrasi mengandalkan sistem analisis berbasis risiko melalui passengers analysis unit (PAU) yang beroperasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), serta immigration traffic monitoring center (ITMC) di tingkat pusat. Sistem tersebut memungkinkan deteksi dini terhadap pergerakan orang yang berpotensi terkait aktivitas ilegal lintas negara.
Sementara dalam pengawasan orang asing, Hendarsam menyoroti keberhasilan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang telah terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Integrasi data tersebut terbukti efektif dalam mendukung pengungkapan kasus kejahatan transnasional.
Salah satu contohnya adalah penangkapan 210 warga negara asing yang diduga terlibat penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026. Kasus tersebut berhasil diungkap melalui penguatan pengawasan izin tinggal dan pertukaran data antarinstansi. Tak hanya berbicara soal keamanan, Indonesia juga mendorong reformasi layanan keimigrasian yang lebih transparan dan adil.
Dalam pertemuan bilateral dengan Department of Home Affairs (DHA) Australia, Hendarsam mengusulkan perubahan mekanisme penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa/WHV) bagi warga negara Indonesia.
Menurutnya, sistem undian atau ballot system lebih tepat diterapkan untuk mengelola tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap program tersebut. “Kami mengusulkan agar penerbitan Working Holiday Visa dapat dikelola dengan sistem undian yang lebih menjamin aspek keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang sangat tinggi dari Indonesia,” jelasnya.
Peran Indonesia di tingkat regional juga semakin menguat. Dalam forum DGICM, Indonesia dipercaya sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu penyelundupan manusia (people smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM ASEAN.
Mandat tersebut menempatkan Indonesia di garis depan koordinasi penanganan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi perhatian kawasan. Sementara isu kerja sama lainnya dipimpin oleh negara ASEAN lain, seperti Kamboja untuk pertukaran data intelijen, Malaysia untuk pergerakan teroris asing, Singapura untuk dokumen perjalanan palsu, dan Brunei Darussalam untuk urusan konsuler.
“Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh,” tegas Hendarsam.
Forum DGICM yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem keimigrasian modern, sekaligus memperkuat kerja sama regional menghadapi ancaman kejahatan lintas batas yang semakin kompleks. (BC5)
