balibercerita.com –
Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan penguatan peran keimigrasian di Bali, tidak hanya dalam mendukung akselerasi kedatangan wisatawan, tetapi juga melalui pembinaan dan deteksi dini hingga tingkat desa. Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pariwisata Bali yang tidak sekadar mengejar jumlah kunjungan, melainkan mengutamakan wisatawan berkualitas dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, Imigrasi telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali terkait dukungan terhadap percepatan pelayanan wisatawan. Salah satunya dengan menyiapkan informasi dan petunjuk di area keimigrasian. “Jika itu memang sesuai tugas dan fungsi daripada imigrasi untuk membantu dan mengakselerasi wisatawan, itu pasti akan kita bantu,” ujar Hendarsam.
Ia menegaskan, orientasi pengembangan pariwisata tidak semata-mata mengejar volume wisatawan. Kualitas wisatawan dinilai penting agar peningkatan kunjungan juga berbanding lurus dengan devisa yang dihasilkan. “Bukan hanya volume saja, bukan hanya banyaknya saja, tapi bagaimana kualitas kita kedepankan sehingga devisa kita bisa naik,” katanya.
Di sisi lain, Hendarsam menekankan bahwa seluruh kebijakan dan penertiban keimigrasian tetap diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Bali. Ia meminta masyarakat tidak memandang penertiban sebagai langkah yang berseberangan dengan pengembangan pariwisata. “Jangan lupa, orientasi kita ini untuk kemakmuran masyarakat Bali, bukan yang lain. Kalau nanti kami ada penertiban, percayalah itu kami lakukan semata-mata orientasinya untuk masyarakat Bali,” tegasnya.
Penguatan peran Imigrasi juga akan dilakukan melalui Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa). Konsep ini disebut memiliki pola kerja menyerupai pembinaan keamanan di tingkat desa, dengan petugas Imigrasi turun langsung melakukan pembinaan sekaligus deteksi dini. Hendarsam menyebut, satu personel Pimpasa akan menangani sekitar lima desa.
Dengan keterbatasan jumlah personel, pola kolaborasi dengan masyarakat akan diperkuat, termasuk menggandeng tokoh pemuda dan Karang Taruna. “Jadi, satu orang petugas Pimpasa dia akan meng-cover lima desa untuk melakukan pembinaan, melakukan deteksi dini juga. Tiap daerah punya persoalannya masing-masing,” jelasnya.
Program Desa Binaan Imigrasi yang sebelumnya telah ada juga akan kembali dihidupkan. Menurut Hendarsam, pendekatan berbasis desa penting karena setiap wilayah memiliki karakter dan persoalan yang berbeda. “Makanya kita kerja samanya itu dengan tokoh-tokoh pemuda. Pimpasa kita itu akan dengan karang taruna kita lagi buat. Jadi dengan satu orang bisa bekerja sama, itu bentuk kita saling menggalang dan bahu-membahu untuk desa,” ujarnya.
Hendarsam juga menyampaikan perhatian pemerintah pusat terhadap Bali tidak hanya dalam konteks pariwisata. Bali dipandang memiliki potensi untuk berkembang sebagai salah satu sentra bisnis dengan ekosistem yang lebih luas. Karena itu, imigrasi mulai melakukan pemetaan dan pembenahan untuk memastikan kesiapan institusi ketika berbagai program pengembangan Bali dijalankan. “Bali ini harus bukan hanya sebagai tempat wisata, dia akan bisa menjadi tempat sentra bisnis. Tentunya untuk membentuk suatu IKN yang baik diperlukan ekosistem yang baik,” katanya.
Ia menambahkan, kesiapan imigrasi dilakukan dengan memetakan berbagai kemungkinan serta memperkuat kapasitas di lapangan. Hendarsam menilai, perbedaan pandangan mengenai arah pembangunan Bali merupakan bagian dari dinamika dalam menjaga kepentingan daerah. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap Bali tidak semata dilihat dari kepentingan elektoral, tetapi juga dari potensi Bali dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih besar. (BC5)
