balibercerita.com —
Direktorat Jenderal Imigrasi mengambil langkah revolusioner dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia. Berkolaborasi dengan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) serta PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Imigrasi menginisiasi sistem pengawasan modern bertajuk “Pagar Digital” berbasis teknologi drone bertenaga surya.
Langkah taktis ini dipaparkan langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai menggelar rapat pembahasan bersama perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta. Ide besar ini berawal dari keresahan pribadi Hendarsam saat menghadiri eksibisi pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di tengah pameran yang dipenuhi teknologi canggih pertahanan global, ia menyadari absennya produk karya anak bangsa.
“Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” tutur Hendarsam.
Bergerak cepat dari rasa penasaran tersebut, ia langsung menggandeng kampus teknologi terbaik di Indonesia untuk mewujudkan sistem pertahanan siber di garis depan nusantara. Menutup “celah tikus”, Indonesia dihadapkan pada realitas geografis yang menantang dengan total 3.111 kilometer garis perbatasan darat.
Ironisnya, pengawasan fisik sangat terbatas. Dari bentangan luas tersebut, hanya tersedia 18 pos lintas batas negara (PLBN) dan 38 pos lintas batas (PLB) di sepanjang Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan, tiga PLBN diantaranya belum aktif, dan hanya 7 PLB yang benar-benar beroperasi akibat kendala regulasi lintas batas.
Di sisi lain, volume pelintas resmi yang tercatat di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) darat sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai angka 679.867 orang. ”Namun demikian, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di jalur-jalur tikus. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan komoditas,” jelas Hendarsam.
Untuk itu, proyek Pagar Digital ini akan diprioritaskan pada wilayah-wilayah rawan. Untuk wilayah darat yaitu Kalimantan (perbatasan Malaysia), Papua (perbatasan Papua Nugini), dan NTT (perbatasan Timor Leste). Wilayah laut yaitu Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan sekitarnya.
Solusi konseptual ini diterjemahkan melalui teknologi drone hasil pengembangan FTMD ITB sejak 2019 yang diproduksi massal oleh PT DI. Guna menyiasati kendala logistik dan pengisian daya di tengah hutan atau pulau terluar, drone ini dirancang beroperasi nonstop 24 jam memanfaatkan pasokan energi dari panel surya (solar panel).
Sistem keamanan udara ini mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja secara simultan sebagai kesatuan taktis. Drone HALE (high-altitude long-endurance) yaitu terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk memantau perimeter makro secara jarak jauh.
Drone mantis berfungsi melakukan pendekatan taktis cepat dan intersepsi visual jarak pendek begitu sistem drone HALE menangkap pergerakan yang mencurigakan. Teknologi mutakhir ini sebelumnya telah berhasil diuji coba dan diimplementasikan pada sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan.
Hendarsam menekankan bahwa Pagar Digital bukanlah pembatas fisik, melainkan sistem pembentuk situational awareness (kesadaran situasional) secara real-time. “Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” tambahnya.
Selain efisien, penggunaan armada nirawak ini jauh lebih hemat biaya dibandingkan mengoperasikan aset udara berawak. Dalam proyeksi jangka panjang, program pagar digital ini dipersiapkan sebagai pilar utama penyokong kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.
”Kerja sama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” pungkas Hendarsam. (BC5)
