balibercerita.com –
Persoalan akses jalan menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam penataan kawasan wisata Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan. Sebagai kawasan pariwisata sekaligus salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung, Tanjung Benoa dinilai membutuhkan penataan infrastruktur yang lebih menyeluruh.
Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Wijaya menilai pembangunan jalan lingkar atau ring road menjadi kebutuhan yang perlu segera direncanakan. Pasalnya, akses menuju kawasan Tanjung Benoa saat ini masih bertumpu pada satu jalur utama, yakni Jalan Pratama.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan kendaraan wisatawan yang melintas. Keberadaan bus pariwisata dalam jumlah besar juga dinilai membuat Jalan Pratama tidak ideal apabila terus difungsikan sebagai jalur dua arah.
Menurut Wijaya, pembenahan infrastruktur di Tanjung Benoa seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melalui pembangunan pada titik-titik tertentu. Ia menyebut saat ini memang telah dilakukan penataan trotoar dan jaringan utilitas sepanjang sekitar 1 kilometer.
Namun, penataan tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan akses lalu lintas dalam jangka panjang. “Jalur Pratama itu kan tidak bisa kedepannya diharapkan untuk jalur dua. Harapan kita semestinya nanti satu jalur. Terkecuali sepeda motor. Kalau bus-bus masuk, berpapasan, itu ke depan harus kita pikirkan,” ujarnya, Minggu (20/9).
Maka dari itu, Wijaya kembali mendorong agar rencana pembangunan ring road atau Jalan Lingkar Pantai Barat tidak berhenti sebatas usulan dalam dokumen perencanaan. Ia mengaku telah menyampaikan kebutuhan tersebut sejak periode sebelumnya saat masih menjadi anggota DPRD Badung, termasuk ketika pembahasan RPJMD.
Selain jalur lingkar di sisi barat, ia juga menyoroti belum terealisasinya ring road Pantai Timur. Menurutnya, kedua jalur tersebut memiliki fungsi strategis, tidak hanya dalam mendukung kelancaran arus kendaraan, tetapi juga membantu memberikan batas yang lebih jelas antara kawasan kehutanan dengan lahan milik masyarakat.
“Usulan saya itu ring road Pantai Timur dan ring road Pantai Barat. Itu pisahkan tanah kehutanan dengan tanah masyarakat, dengan ring road dibuat,” tegas politisi yang akrab disapa Yonda tersebut.
Ia mengatakan, kejelasan batas kawasan juga berkaitan dengan upaya mencegah perubahan kawasan pesisir secara terus-menerus. Ia menilai tanpa adanya batas yang tegas, aktivitas pengurugan di kawasan Pantai Barat berpotensi terus berlangsung dan berdampak terhadap luasan kawasan yang seharusnya dilindungi.
“Sepanjang itu tidak dibuat, di Pantai Barat itu akan selalu terus berkurang. Nanti berkurang-berkurang terus diuruk-uruk, dari sekian hektar tahun depan kurang,” terang Yonda yang juga Bendesa Adat Tanjung Benoa tersebut.
Tidak hanya persoalan akses jalan, perlindungan kawasan Pulau Pudut juga menjadi perhatian. Yonda menyebut kawasan tersebut perlu mendapatkan penanganan untuk mengantisipasi dampak abrasi. Terlebih, Pulau Pudut juga dikenal sebagai salah satu kawasan wisata penyu.
“Kalau berbicara usulan banyak hal ya. Ada Pulau Pudut yang semestinya dijaga, dikembalikan marwahnya dari abrasi, sampai saat ini belum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yonda menilai posisi Tanjung Benoa sebagai kawasan wisata dan salah satu wilayah yang berkontribusi terhadap PAD Badung seharusnya diikuti dengan penataan yang lebih terarah. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah memberikan perhatian dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut.
“Sudah bertahun-tahun tidak pernah terlaksana oleh dinas pariwisata. Pemetaan-pemetaan dimana belum ada,” jelasnya. (BC9)
