balibercerita.com –
Pemerintah pusat menunjukkan perhatian serius terhadap masa depan Bali. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin langsung rapat koordinasi pengembangan wilayah Bali, di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar pada Senin (20/7). Rapat menghadirkan sejumlah menteri untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi Pulau Dewata.
Dalam rapat tersebut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Turut hadir, Gubernur Bali, Wayan Koster bersama para bupati dan wali kota se-Bali.
AHY menegaskan, Bali harus terus dijaga sebagai destinasi pariwisata kelas dunia tanpa mengorbankan alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal. “Bali merupakan salah satu andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali tetap menjadi pilihan utama wisatawan dunia. Namun tidak adil apabila pertumbuhan sektor pariwisata justru membuat masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali terabaikan,” tegas AHY.
Menurutnya, pengembangan Bali ke depan harus diawali dengan penataan ruang yang berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara kebutuhan sektor pariwisata, kawasan permukiman, dan perlindungan lahan pertanian produktif untuk menjaga ketahanan pangan.
Selain tata ruang, AHY menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, pendidikan, kesehatan hingga ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah Bali. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengidentifikasi empat isu utama yang menjadi perhatian bersama, yakni kemacetan, sampah, perumahan, dan konektivitas transportasi.
Persoalan kemacetan menjadi salah satu topik utama yang dibahas. AHY menyoroti kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi saat musim liburan maupun ketika arus mudik Lebaran bertepatan dengan hari raya Nyepi. “Konektivitas dari Ketapang menuju Gilimanuk harus semakin baik, baik untuk mobilitas manusia maupun distribusi barang dan jasa. Karena itu diperlukan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang,” ujarnya.
Pemerintah juga mulai mengkaji berbagai alternatif transportasi, termasuk pengembangan transportasi laut seperti water taxi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan. Selain kemacetan, persoalan sampah juga menjadi fokus pembahasan. AHY menilai penguatan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan TPS 3R harus terus dilakukan, termasuk mendorong implementasi program waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi sebagai solusi jangka panjang. “Ketika kapasitas pengelolaan sampah sudah melampaui batas, maka waste to energy menjadi salah satu solusi yang perlu segera diwujudkan di Bali,” katanya.
Di sektor perumahan, pemerintah pusat berkomitmen mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai program perumahan rakyat. Sementara, pada aspek konektivitas, AHY menekankan pentingnya pengembangan sistem transportasi multimoda dan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi sorotan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Menurut AHY, persoalan kemacetan, kepadatan wisatawan, maupun sampah di Bali tidak lagi menjadi isu lokal semata karena dampaknya langsung menjadi perhatian dunia. “Ketika isu-isu tersebut viral, dampaknya tidak hanya bersifat lokal atau nasional, tetapi juga menjadi perhatian internasional karena Bali adalah destinasi dunia,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan apresiasi inisiatif AHY yang untuk pertama kalinya menggelar rapat koordinasi khusus terkait pengembangan wilayah Bali. “Ini baru pertama kali terjadi dan saya sangat bangga sekaligus mengapresiasi adanya inisiatif seperti ini dari Bapak Menko,” ujar Koster.
Ia berharap seluruh hasil rapat koordinasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga berbagai persoalan mendasar yang selama ini menjadi tantangan Bali dapat segera teratasi. “Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama persoalan kemacetan, persoalan sampah, dan persoalan air bersih di Bali dapat diselesaikan,” harapnya. (BC5)
