balibercerita.com –
Rencana kelanjutan pembangunan seawall di kawasan Pura Uluwatu belum dapat direalisasikan tahun ini. Proyek dengan pagu sekitar Rp40 miliar tersebut belum mendapatkan pelaksana setelah proses tender tidak menghasilkan peserta yang memenuhi persyaratan. Adapun rencana pekerjaan proyek mencakup penambahan dan penataan tetrapod, pemasangan shotcrete pada tebing, serta melanjutkan pembangunan revetment.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung, AA Rama Putra membenarkan proses tender belum dapat dilanjutkan ke tahap pekerjaan karena persyaratan yang ditetapkan belum terpenuhi oleh peserta. Meski demikian, ia menegaskan penundaan ini bukan berarti rencana pembangunan dihentikan.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Badung tetap berkomitmen melanjutkan penanganan kawasan tersebut. “Pak Bupati komit untuk melanjutkan pekerjaan ini. Namun, itu tidak bisa dikerjakan tahun ini,” ujar Gung Rama belum lama ini.
Ia menjelaskan, peluang tender kembali dibuka masih terbuka. Namun, kemungkinan pelaksanaannya baru dapat dilakukan pada 2028 mengingat proses penyusunan dan input anggaran untuk 2027 telah berjalan. “Sesi input-nya sudah selesai. Kan 2027 dirancang 2026 (pada) September untuk pengesahannya,” jelasnya.
Dari sisi teknis, lanjutan pekerjaan tersebut diarahkan untuk mengurangi hantaman gelombang terhadap tebing di kawasan Uluwatu. Penanganan direncanakan mulai dari titik terakhir pembangunan seawall sebelumnya hingga menuju kawasan Pura Batu Metandal.
Jarak kawasan yang menjadi rencana penanganan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 700 meter. Pekerjaan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan tebing sekaligus menjaga kawasan pesisir yang menjadi salah satu destinasi penting di Kuta Selatan.
Sementara itu, informasi mengenai belum berhasilnya proses tender tersebut sebelumnya juga sempat disampaikan anggota DPRD Badung asal Pecatu, I Made Sumerta. Namun, ia mengaku belum menerima informasi resmi terkait penyebab dan tindak lanjutnya.
Menurut Sumerta, kepastian mengenai status proyek perlu disampaikan secara terbuka, terutama terkait apakah penundaan semata-mata karena proses tender atau terdapat faktor lain. “Jadi harus jelas dahulu. Nanti kita kan ada rapat kerja, mana yang gagal tender dan sebagainya, nanti kan disampaikan,” katanya. (BC5)
