Mangupura, balibercerita.com –
Pemerintah Kabupaten Badung mulai membahas serius rencana pengajuan pinjaman besar-besaran demi mempercepat pembangunan infrastruktur. Pinjaman dana ini untuk mengatasi persoalan kemacetan yang kian parah.
Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang akan diajukan mencapai Rp3 triliun. Meski begitu, angka tersebut masih jauh dari total kebutuhan anggaran.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta. Menurutnya, langkah strategis ini harus segera diambil, mengingat harga tanah di wilayah Badung terus meroket.
“Harapan kami ini menjadi solusi dalam permasalahan kemacetan di Badung ini. Kami juga sudah koordinasi dengan Depdagri dan tidak ada masalah, sekarang tinggal kami melakukan pembahasan-pembahasan,” ujar Adi Arnawa, Rabu (28/5).
Terkait skema pinjaman, pihaknya mengungkapkan, ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan, diantaranya melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, PT SMI, atau lembaga keuangan lainnya. Namun, sejauh ini, BPD Bali disebut sebagai opsi paling realistis.
“Hal ini salah satu alternatif. Sementara ini yang lebih mendekati (BPD Bali), tapi tidak menutup kemungkinan ke PT SMI, atau pihak lain,” jelasnya.
Adi Arnawa juga mengakui, kebutuhan infrastruktur di Badung sangat besar dan mendesak, bahkan mencapai hampir Rp10 triliun. Namun karena keterbatasan, pinjaman yang direncanakan diajukan hanya sekitar Rp2,8 hingga Rp3 triliun.
“Kalau bicara kebutuhan total, memang mendekati Rp10 triliun. Makanya kami harus bergerak cepat sebelum harga tanah semakin mahal,” ungkap mantan Sekda Badung ini.
Lalu dari mana anggaran untuk membayar kembali pinjaman tersebut? Adi memastikan pembayaran akan dilakukan melalui pendapatan asli daerah (PAD) serta dividen dari BPD Bali. Ia juga mengungkapkan rencana menambah penyertaan modal ke BPD Bali setiap tahun guna meningkatkan dividen yang nantinya bisa digunakan untuk cicilan pinjaman.
“Rencana kami akan tambah penyertaan modal setiap tahun untuk mengejar Rp1,8 triliun. Seiring dengan menambah penyertaan modal di BPD Bali tentu deviden akan naik dan itu bisa kita arahkan untuk membayarkan utang,” pungkasnya. (BC9)
