balibercerita.com –
Upaya mempercepat beroperasinya RSUD Giri Asih di Blahkiuh, Abiansemal, terus menjadi perhatian DPRD Badung. Pada Rabu (8/10), Komisi IV DPRD Badung turun langsung meninjau rumah sakit yang berlokasi di Jalan Ciung Wanara Nomor 5 itu. Kunjungan dilakukan untuk melihat dari dekat kondisi fasilitas serta mencari tahu penyebab belum beroperasinya rumah sakit milik Pemkab Badung tersebut.
Kegiatan kunjungan lapangan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung, Nyoman Graha Wicaksana, bersama sejumlah anggota, diantaranya Made Suwardana, Gede Suraharja, Ni Luh Putu Sekarini, dan Wayan Joni Pergawa. Mereka meninjau beberapa bagian rumah sakit sekaligus berdialog dengan pihak manajemen guna mendapatkan gambaran riil terkait kendala yang dihadapi dalam proses pengoperasian RSUD Giri Asih.
Nyoman Graha Wicaksana mengatakan, pihaknya ingin mengecek langsung kondisi sekaligus mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi sehingga RSUD Sakit Giri Asih belum bisa beroperasi. “Nah tadi kita sudah mendengar bahwa sedang dilakukan pengurusan operasional. Dan salah satunya adalah izin tanah provinsi yang dipakai oleh Rumah Sakit Giri Asih adalah milik provinsi yang statusnya pinjam pakai,” ujarnya.
Pihaknya pun meminta Pemerintah Kabupaten Badung agar bersurat ke Pemerintah Provinsi Bali agar tanah tersebut bisa dihibahkan ke Badung. Dengan demikian, RSUD Giri Asih bisa mendapatkan akreditasi rumah sakit. “Supaya tidak ada lagi setiap 4 tahun, 5 tahun, ada lagi perpanjangan,” tegas Graha.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti sarana dan prasarana di RSUD Giri Asih yang masih kurang. Seperti pendingin ruangan (AC) dan genset yang perlu diprioritaskan pada Perubahan APBD 2025. “Minimal UGD-nya sudah bisa beroperasi dulu agar masyarakat bisa dilayani untuk gawat darurat. Harapan kami, tahun depan tahun 2026 RSUD Giri Asih sudah bekerja sama dengan BPJS,” ujar Graha Wicaksana.
Direktur RSUD Giri Asih, dr. Ni Luh Ketut Ayu Ratnawati mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mengurus agar rumah sakit bisa segera beroperasi. RSUD Giri Asih ini tak kunjung beroperasi lantaran terkendala alas hak berupa surat pinjam pakai dari Provinsi Bali.
“Setelah keluar alas hak pinjam pakai baru kita mengurus kelengkapan untuk izin lingkungan di DLHK Kabupaten Badung. Nanti kalau sudah keluar surat izin lingkungan baru kita bisa mengurus SLF di PUPR. Setelah SLF baru kita mengurus surat izin operasional (SIO) di DPMPTSP,” paparnya.
Ayu Ratnawati berencana di akhir tahun 2025 ini, UGD RSUD Giri Asih sudah bisa melayani masyarakat. “Setelah itu di tahun 2026 baru kita mempersiapkan akreditasi. Dan mudah-mudahan bisa segera bekerja sama dengan BPJS. Mungkin di pertengahan tahun 2026. Setelah itu baru kita bisa membuka pelayanan lain untuk masyarakat berobat,” ujarnya. (adv)
, Komisi IV DPRD){kind=link}