balibercerita.com –
Semangat kolaborasi menjadi pesan utama dalam peringatan World Ocean Day, Coral Triangle Day, dan Road to Ocean Impact Summit 2026 yang digelar di Peninsula Island, The Nusa Dua pada Minggu (7/6) lalu. Pemerintah, organisasi konservasi, dunia usaha, komunitas, hingga generasi muda diajak bersatu menjaga keberlanjutan laut melalui aksi nyata yang berkelanjutan.
Mewakili Gubernur Bali, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menegaskan bahwa tema “Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu” dan “Laut Sehat, Konservasi Kuat, Indonesia Sejahtera” menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pemulihan laut melalui kawasan konservasi, pengurangan sampah plastik laut, serta pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan.
Menurutnya, Bali memiliki posisi strategis karena merupakan satu kesatuan ruang yang mencakup daratan, lautan, udara, hingga ruang dalam bumi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043, luas daratan Bali mencapai 5.636 kilometer persegi, sedangkan wilayah lautnya mencapai 9.154 kilometer persegi. Di kawasan pesisir Bali terdapat tiga ekosistem penting, yakni mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menjadi fondasi keberlanjutan lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat pesisir.
Untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan pembangunan berbasis Ekonomi Kerthi Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Konsep ini menempatkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan konservasi dan pelestarian budaya sebagai landasan pembangunan. “Ekonomi Kerthi Bali merupakan konsep ekonomi yang harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Berbagai tantangan dalam pengelolaan ruang laut mendorong Bali untuk menerapkan pendekatan blue economy yang selaras dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mulai dari perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budidaya berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir, hingga penanganan sampah plastik laut.
Putu Sumardiana berharap peringatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekosistem laut dan pesisir, mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam aksi konservasi, serta memperkuat kolaborasi multipihak dalam mendukung agenda ekonomi biru nasional.
Perwakilan Yayasan WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki menegaskan bahwa laut Indonesia merupakan beranda masa depan bangsa yang harus dijaga bersama. “Bagi Indonesia, laut bukan sekadar bentangan air pemisah pulau. Laut adalah beranda masa depan kita,” ujarnya.
Dewi menyampaikan apresiasi kepada KKP atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sebagai tonggak strategis menuju Ocean Impact Summit 2026. Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan sinergi berbagai mitra seperti Coral Triangle Initiative, GIZ, Konservasi Indonesia, Coral Triangle Center, Save the Children, Yayasan Pesisir Lestari, Econusa, Delterra, Marine Buddies, Plastic Free Ocean Network, dan Coca-Cola.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi gambaran nyata kekuatan gotong royong dalam menjaga laut Indonesia yang saat ini menghadapi ancaman perubahan iklim, pencemaran plastik, dan degradasi habitat. WWF Indonesia menilai peringatan World Ocean Day bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen aksi nyata sesuai tema besar tahun ini.
WWF Indonesia bersama para mitra dan komunitas lokal telah bergerak serentak di 17 lokasi di Indonesia, mulai dari Jakarta, Paloh di Kalimantan Barat, hingga Maluku Barat Daya. Kegiatan tersebut melibatkan komunitas anak muda Marine Buddies yang tergabung dalam Plastic Free Ocean Network melalui gerakan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasa).
Dewi menegaskan, target perluasan kawasan konservasi yang diusung KKP hanya akan berhasil apabila didukung tata kelola yang efektif dan inklusif sehingga mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ir. A. Koswara, M.P., menegaskan bahwa menjaga laut Indonesia membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, laut memiliki peran vital karena menyediakan oksigen, menjaga stabilitas iklim, menyediakan sumber pangan, membuka lapangan pekerjaan, serta menjadi identitas bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan.
Namun di sisi lain, laut juga menghadapi berbagai tantangan besar seperti sampah laut, degradasi lingkungan, dan praktik penangkapan ikan ilegal yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Untuk menjawab tantangan tersebut, KKP menjalankan lima kebijakan ekonomi biru. Dua kebijakan berorientasi pada pengembangan ekonomi melalui perikanan tangkap terukur dan budidaya berkelanjutan, sedangkan tiga kebijakan lainnya difokuskan pada perlindungan ekosistem melalui perluasan kawasan konservasi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah laut. “Jadi, tiga dari lima kebijakan ekonomi biru itu berkaitan langsung dengan menjaga ekosistem laut agar tetap berkelanjutan,” jelasnya.
Koswara mengatakan, implementasi kebijakan tersebut dijalankan melalui tiga program utama Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, yaitu program Proteksi, Pelaut, dan pengelolaan sampah laut. Salah satu fokus utama saat ini adalah program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasa) yang dikembangkan melalui dua strategi besar, yakni mencegah sampah masuk ke laut dan menangani sampah yang sudah berada di laut.
Sebagai langkah nyata, KKP bersama Pemerintah Provinsi Bali dan pelaku usaha akan mendorong kawasan Seminyak menjadi kawasan percontohan bebas sampah atau zero waste. Program serupa juga akan diperkuat di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat, yang saat ini menghadapi tekanan lingkungan akibat tingginya aktivitas pariwisata.
Koswara menegaskan bahwa sebagai bagian dari kawasan Coral Triangle, Indonesia memiliki tanggung jawab global untuk menjaga pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Karena itu, pengelolaan laut tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. “Menjaga laut bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan pantai, sungai, dan muara agar tidak menjadi sumber sampah ke laut,” tegasnya.
Melalui momentum World Ocean Day 2026, kolaborasi antara pemerintah, organisasi konservasi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat diharapkan semakin kuat untuk mewujudkan laut Indonesia yang sehat, konservasi yang kuat, dan Indonesia yang sejahtera. (BC5)
