balibercerita.com –
DPRD Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai mencapai Rp14,2 triliun. Kesepakatan tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (6/8).
Meski nilai anggaran tergolong besar, DPRD mengingatkan agar pengelolaannya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti mengatakan, besaran anggaran yang telah disepakati harus diterjemahkan ke dalam program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya terpaku pada besarnya nilai anggaran, tetapi juga memastikan setiap belanja daerah tepat sasaran.
“Kemudian penterjemahan APBD itu memang betul-betul sesuai dengan atau menimbulkan asas manfaat bagi masyarakat. Nah itu yang paling penting,” ujar Anom Gumanti usai memimpin rapat.
Ia menjelaskan, penetapan KUA-PPAS sebesar Rp14,2 triliun dinilai realistis karena mengacu pada perkembangan pendapatan daerah. Berdasarkan laporan triwulan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, realisasi penerimaan daerah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Kendati demikian, angka tersebut tetap merupakan proyeksi sehingga dibutuhkan optimisme untuk mencapainya.
Apabila dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian, menurutnya efisiensi anggaran dapat dilakukan selama tidak mengganggu program-program prioritas pemerintah. “Supaya nanti kegiatan dan program yang menjadi prioritas atau pokok, seperti pendidikan, kesehatan, itu tidak terganggu. Sehingga ada hal-hal yang nanti kita lakukan efisiensi. Astungkara semuanya bisa berjalan,” jelas politisi asal Kuta tersebut.
Anom Gumanti menambahkan, DPRD Badung telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam proses penyusunan APBD 2027, termasuk memberikan berbagai masukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati Badung yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif bagi kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata sebagai penopang utama perekonomian daerah. “Ketika Badung kondusif, Badung artinya pariwisatanya tumbuh, dan ini juga membawa dampak pada pariwisata Bali,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai risiko. Karena itu, seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, diminta bersama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif sehingga pertumbuhan PAD dapat terus berlanjut. “Mari kita jaga ini mudah-mudahan ke depan Badung tetap kondusif sehingga pariwisata ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama,” imbuhnya. (adv)
