balibercerita.com –
Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Jumat, 10 April 2026. Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat guna mendorong efisiensi energi dan optimalisasi anggaran daerah.
Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menjelaskan bahwa langkah ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026. Fokus utamanya adalah menciptakan fleksibilitas kerja tanpa mengurangi produktivitas.
Meski kebijakan WFH berlaku setiap Jumat, Eddy Mulya menjamin layanan publik tetap berjalan normal. Sektor-sektor strategis tetap diwajibkan bekerja dari kantor (work from office) antara lain: bidang Kesehatan (RSUD Wangaya & seluruh puskesmas); pendidikan (jenjang PAUD hingga SMP); kependudukan & izin (Disdukcapil dan Dinas Perizinan); keamanan & darurat (BPBD, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Perhubungan); serta lingkungan & layanan pajak (DLHK dan Bapenda).
Selain itu, seluruh pejabat eselon II, eselon III, serta camat dan lurah tetap wajib masuk kantor untuk memastikan koordinasi kewilayahan tetap solid. Pemkot Denpasar memastikan WFH bukan berarti hari libur. Pengawasan dilakukan secara digital dengan sistem by name by address. Pegawai wajib melakukan absensi tepat di titik koordinat rumah yang telah terdaftar.
“Kami menekankan pada responsivitas. Pimpinan akan memberikan sanksi bertahap bagi ASN yang sulit dihubungi saat jam kerja. Jika dalam waktu 5, 10, hingga 15 menit tidak merespons komunikasi atasan, peringatan akan langsung diberikan,” tegas Eddy Mulya di kantor Wali kota Denpasar, Selasa (7/4).
Sanksi yang disiapkan mulai dari teguran lisan hingga evaluasi kinerja berat bagi pegawai yang berulang kali melanggar atau menolak instruksi untuk datang ke kantor saat dibutuhkan. Transformasi budaya kerja ini diharapkan mampu menekan biaya operasional daerah, seperti penggunaan listrik (AC dan lampu) serta bahan bakar kendaraan dinas.
Ke depannya, pemkot akan lebih memaksimalkan rapat secara hybrid via Zoom untuk mengurangi biaya konsumsi. “Hasil penghematan ini akan dialokasikan kembali untuk program prioritas pembangunan masyarakat. Kebijakan ini akan kami evaluasi setiap minggu agar tetap tepat sasaran,” pungkasnya. (BC18)
 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Jumat, 10 April 2026.){kind=link}