Denpasar, balibercerita.com –
Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ditandatangani, Selasa (8/3), di Jaya Sabha, Denpasar. Acara tersebut dihadiri langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali beserta Forkopimda Provinsi Bali, Direksi PT. Penjaminan Infrastruktur, Dirut PT. Tol Jagat Kerthi Bali, Dirut PT. Jogja Solo Marga Makmur (secara daring) serta bupati/wali kota se-Bali.
Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menyampaikan, jalan tol Gilimanuk-Mengwi, Jogja-Solo dan Bawen-Jogja merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus segera dilaksanakan. Dalam pembangunan jalan tol ini ia ingin mengingatkan bahwa pesan Megawati Sukarnoputri pada saat Menteri PUPR bersama gubernur melaporkan rencana pembangunan jalan tol ini yaitu selalu dijaga keserasian jalan tol dengan lingkungan yang menjadi bagian dari konsep masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana.
“Dengan tetap menjaga lingkungan hidup, jalan tol ini akan dibangun mengambil jalur pantai, bahkan nanti ada jalur sepeda. Ini mungkin jalan tol pertama yang ada jalur sepedanya di Indonesia, karena memang daerah wisata. Kita harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat wisata,” jelasnya.
Dari rencana, pembangunan jalan tol dimulai tahun 2022 ini. Untuk itu, pihaknya akan memantau dengan cermat terkait pengerjaan jalan tol tersebut.
Sementara, Gubernur Wayan Koster mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR beserta jajaran atas terlaksananya penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Dijelaskan, pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi merupakan program prioritas pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi sebagai implementasi visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Rencana pembangunan jalan tol telah disosialisasikan dan melalui konsultasi publik dalam dua tahap. Dari sosialisasi dan konsultasi publik yang dilakukan kepada masyarakat pemilik lahan di wilayah Jembrana, Tabanan dan Badung sebanyak 8.643 orang, sebanyak 8.641 orang diantaranya setuju dan 2 orang tidak setuju. Jadi kalau dipersentasekan, 99,9 persen yang mendukung pembangunan jalan tol ini.
Untuk mendukung kelancaran jalan tol sesuai arahan Menteri PUPR, Gubernur Koster telah menetapkan lokasi yang akan diserahkan, sehingga dapat dilakukan proses penetapan harga pembebasan lahan sesuai UU No.2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
“Saya sangat mengapresiasi, karena jalan tol ini memiliki tiga jalur yaitu jalur penumpang umum, jalur sepeda motor, dan jalur khusus untuk sepeda. Bahkan ada jalur lagi untuk pejalan kaki, serta dilengkapi 6 simpang susun, sehingga menjadi daya tarik masyarakat lokal maupun wisatawan,” tambahnya.
Selain itu, juga akan dibangun empat tempat istirahat/rest area, dua di Jembrana dan dua di Tabanan, untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM. Gubernur Koster mengusulkan jalan tol ini diberi nama Tol Jagat Kerthi Bali yang bermakna bahwa jalan tol ini merupakan infrastruktur perekonomian yang akan memberi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kehidupan masyarakat. (BC13)
