Bangli, balibercerita.com –
Berdasarkan data PMI Provinsi Bali, dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2024 telah terjadi beberapa bencana diantaranya, kebakaran, tanah longsor, banjir, konflik sosial, dan gempa bumi. Salah satu wilayah yang memiliki risiko bencana geologis termasuk gempa bumi adalah Kabupaten Bangli.
Menindaklanjuti hal tersebut, PMI Provinsi Bali berkolaborasi dengan BPBD Provinsi Bali, BPBD Kabupaten Bangli, dan PMI Kabupaten Bangli menyelenggarakan penyusunan Rencana Kontingensi Gempa Bumi 5.0 di Kabupaten Bangli.
Penyusunan ini telah dilakukan sejak tahun 2024 dengan melalui beberapa tahapan seperti perumusan dan focus group discussion yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Bangli dan akhirnya pada Kamis (5/6), berlokasi di Café Kebun Penglipuran, penyusunan ini mencapai tahap uji publik dan penandatangan komitmen.
Acara ini dihadiri jajaran undangan dari perwakilan Kalaksa BPBD Provinsi Bali, pengurus Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Bali, perwakilan Kalaksa BPBD Kabupaten Bangli, dan pengurus PMI Kabupaten Bangli. Selain itu, hadir pula seluruh OPD se-Kabupaten Bangli.
Haji Agus Bambang Priyanto, S.H., selaku Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Bali mengatakan, rencana kontingensi memiliki peranan penting dalam siklus kebencanaan. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan untuk membangun ketangguhan dari pra hingga pascabencana.
“Rencana kontingensi ini bukan hanya sekadar dokumen teknis tetapi menjadi wujud nyata dalam menyelamatkan nyawa, melindungi aset, dan mempercepat pemulihan pasca bencana,” katanya.
Mewakili PMI Provinsi Bali, Haji Bambang juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Bangli, BPBD, serta semua pihak yang telah menyusun dan mendorong langkah ini untuk membangun kesiapsiagaan, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, serta memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman gempa bumi yang potensial terjadi.
Hal senada dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali yang diwakili oleh Chassario Maraden, S.Kom., selaku Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda. Dalam sambutannya, ia menjelaskan pentingnya renkon agar kejadian saat erupsi Gunung Agung tahun 2017 tidak terulang kembali.
“Pengalaman kita mengajarkan di tahun 2017 saat kejadian letusan Gunung Agung, renkon yang disusun saat itu sudah sangat jauh, yaitu tahun 2012, sehingga ketika terjadi erupsi Gunung Api Agung itu tidak bisa menjadi panduan yang update bagi para pelaku tanggap darurat,” katanya.
Penyusunan renkon ini perlu kolaborasi seluruh pihak, termasuk seluruh OPD karena masing-masing OPD lah yang mengetahui kapasitas dan sumber dayanya masing-masing. Selain itu, melalui renkon diharapkan seluruh pihak mengetahui peran dan fungsinya dalam siklus bencana.
Dalam acara tersebut, Chassario mengapresiasi seluruh hadirin yang telah mendukung kebijakan pemerintah untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai dan membawa botol minum masing-masing. Aksi ini dijelaskan merupakan bagian dari upaya peningkatan ketangguhan bencana dengan mengurangi sampah.
Di akhir sambutan, ia mewakili BPBD Provinsi Bali mengucapkan terima kasih atas dukungan Palang Merah Indonesia baik Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli yang telah mendukung BPBD untuk Menyusun dokumen renkon di Kabupaten Bangli. (BC10)
