balibercerita.com –
Di tengah kemacetan yang semakin padat menuju kawasan wisata bahari Tanjung Benoa, rencana pembangunan jalan lingkar barat yang selama ini diharapkan menjadi solusi justru dikabarkan tidak masuk dalam RPJMD Badung 2026. Kondisi itu mengundang kekecewaan masyarakat, termasuk Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made “Yonda” Wijaya yang menilai proyek tersebut sudah terlalu lama hanya menjadi wacana.
Menurut Yonda, pembangunan jalan lingkar barat Tanjung Benoa merupakan kebutuhan mendesak sebagai solusi mengatasi kemacetan di kawasan wisata bahari Tanjung Benoa. Proyek yang telah lama diwacanakan sejak era Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta itu hingga kini belum terealisasi, bahkan tidak masuk dalam RPJMD Badung tahun 2026. “Jalan lingkar barat ini sangat penting karena akses menuju destinasi wisata Tanjung Benoa yang saat ini hanya mengandalkan Jalan Pratama yang kapasitasnya sudah tidak memadai,” ucapnya.
Yonda mengaku kecewa karena usulan jalan lingkar barat yang sebelumnya telah ditindaklanjuti melalui penyusunan detail engineering design (DED) justru tidak tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan visi pemerintah daerah yang ingin menghadirkan pariwisata berkualitas melalui pembangunan infrastruktur. Terlebih, Jalan Pratama saat ini disebut dalam kondisi tambal sulam sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan maupun masyarakat yang melintas.
Menurut Wakil Ketua DPRD Badung itu, Jalan Pratama sudah sulit diperlebar karena keterbatasan ruang dan tingginya aktivitas kendaraan, termasuk bus pariwisata yang kerap mengalami kesulitan saat berpapasan. Karena itu, jalan lingkar barat dinilai menjadi satu-satunya solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di kawasan Tanjung Benoa yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan penyumbang pajak daerah.
Ia juga mempertanyakan alasan proyek tersebut tidak diprioritaskan dalam RPJMD, sementara Tanjung Benoa termasuk kawasan dengan tingkat kemacetan cukup tinggi. Yonda menduga ada sejumlah kendala yang belum dijelaskan secara terbuka, mulai dari persoalan pembiayaan hingga kemungkinan berbenturan dengan kawasan mangrove dan Tahura. Meski demikian, ia menegaskan usulan tersebut seharusnya tetap dimasukkan dalam RPJMD agar memiliki dasar untuk dapat dieksekusi ke depannya.
Yonda menambahkan, wacana pembangunan jalan lingkar barat bukanlah isu baru. Usulan tersebut telah dibahas sejak lama dalam forum Musrenbang desa hingga kecamatan, bahkan DED proyek disebut sudah dua kali disusun. Sebagai wakil rakyat sekaligus pemucuk desa adat, dirinya mengaku akan terus mengawal dan mengingatkan pemerintah agar persoalan kemacetan di Tanjung Benoa mendapat perhatian serius. (BC5)
