Denpasar, balibercerita.com –
Kebijakan pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai bentuk respons terhadap subsidi energi yang selama ini terus memberatkan anggaran negara, dinilai sudah tepat. Hal tersebut dikatakan pemerhati sosial, Ida Ayu Made Gayatri, saat menjadi pembicara dalam diskusi “Kebijakan Pemerintah Tentang Penyesuaian Harga BBM, Apa urgensinya?” yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli Bali, Sabtu (3/8) sore, di Sanur, Denpasar Selatan.
Diskusi diikuti puluhan peserta terdiri dari aktivis, mahasiswa dan pemuda. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi saran kepada pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penyesuaian harga BBM. Kebijakan harus melihat suara dari berbagai kalangan masyarakat.
Menurut Dayu Gayatri, dampak dari pandemi Covid-19 serta perang Ukraina dan Rusia menyebabkan krisis global yang mempengaruhi kenaikan harga minyak mentah dunia di luar negeri. Hal ini menjadi alasan pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM.
Hal senada diungkapkan Ketua Patriot Garuda Nusantara (PGN) Cakra Taksu Bali, Gusti Ngurah Arya Gamparich. Pihaknya mengaku akan selalu mendukung program-program pemerintah karena ia meyakini segala kebijakan yang dikeluarkan negara tidak akan pernah menyengsarakan rakyat.
“Kami yakin kebijakan ini telah dipikirkan secara matang untuk kestabilan negara. Perlu masyarakat ketahui juga di saat ekonomi negara lain porak poranda di bidang ekonomi, Indonesia justru stabil dan mampu membayar utang luar negerinya. Bahkan di negara adikuasa sekelas Amerika harga BBM naik dan inflasi meroket tinggi, tetapi Indonesia astungkara masih stabil,” tutur pria yang akrab disapa Jik Gampar ini.
Menanggapi hal tersebut, Indrayani dari Aliansi Masyarakat Peduli-Bali menekankan bahwa saat ini tugas bersama semua pihak adalah menjaga kondusivitas keamanan dari upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menggoyang stabilitas negara, dengan cara memainkan isu penyesuaian harga BBM yang dipelintir menjadi kenaikan harga BBM dan berhasil membuat kegaduhan sosial.
Sementara, salah seorang peserta diskusi, Jefri Mane menilai kebijakan kenaikan harga BBM jika terlalu tinggi bisa merugikan dan mengorbankan ekonomi rakyat. Terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, pemerintah seharusnya memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas) karena telah terbukti dengan adanya banyak kasus penumpukan BBM oleh kelompok tertentu atau kelompok kapitalis untuk kepentingan operasi pertambangan.
“Kegiatan penumpukan semacam ini justru yang menyebabkan kelangkaan BBM. Jadi harapan saya pemerintah perlu mempertimbangkan lagi kebijakan ini sebelum kebijakan ini benar-benar membuat masyarakat melarat,” harap Jefri yang juga aktivis muda tersebut.
Di lain pihak, Made Riadi memandang saat ini yang terpenting masyarakat perlu memberikan kepercayaan terhadap pemerintah. Kebijakan yang ada merupakan pilihan terbaik, apalagi dalam waktu dekat pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM. (BC5)
