balibercerita.com –
Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta menjadi inspektur upacara (irup) pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026, Senin (27/4), di Lapangan Puspem Badung. Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita.”
Tema tersebut mengandung makna kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal dan bersama-sama mewujudkan Asta Cita yang merepresentasikan harapan bangsa Indonesia dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Apel tersebut diikuti Wakil Ketua DPRD Badung, I Made Sunarta beserta Forkopimda Badung, Sekda Badung, IB Surya Suamba beserta pimpinan perangkat daerah, ketua organisasi kewanitaan, ASN, TNI dan Polri.
Ditemui usai memimpin apel, Wabup Bagus Alit Sucipta menjelaskan, peringatan Hari Otonomi Daerah dapat dijadikan momentum untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Badung. Terlebih saat ini, Badung telah memiliki Mal Pelayanan Publik sebagai tempat terintegrasi menyatukan jenis layanan sehingga mempermudah masyarakat mendapat pelayanan yang cepat, aman dan nyaman.
“Hadirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, tentunya kita di daerah akan memaksimalkan pelayanan publik bagi masyarakat, melalui mal pelayanan publik yang sering dijadikan pilot project, percontohan bagi daerah di Indonesia,” jelasnya.
Selain itu, melalui peringatan ini, Pemkab Badung tetap meningkatkan daya saing daerah serta memaksimalkan program dan kebijakan yang telah dituangkan dalam visi dan misi Badung serta diimplementasikan dalam Sapta Kriya Adi Cipta sebagai program prioritas pembangunan Badung yang muaranya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan krama Badung.
Sementara, sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang disampaikan Wabup Bagus Alit Sucipta menekankan, kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional memerlukan komitmen bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata.
“Tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” terangnya.
Ditambahkan, upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan, karena merupakan faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif. Oleh karenanya, upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dengan memberikan atensi pada sejumlah aspek. (adv)
 pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026.){kind=link}