balibercerita.com –
Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan jalur alternatif yang menghubungkan Jalan Udayana, Perumahan Bumi Asri, hingga Jalan Merak Ungasan. Trase jalan sepanjang lebih dari 1,5 kilometer ini diproyeksikan menjadi jalur alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus mengurangi ketergantungan kendaraan terhadap jalur Goa Gong.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, I Putu Teddy Widnyana Putra mengatakan, rencana tersebut kembali disosialisasikan kepada masyarakat terdampak. Sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan maksud pembangunan sekaligus menampung berbagai masukan terkait trase yang direncanakan. “Tujuan rencana trase ini untuk mengurai kemacetan, terutama yang selama ini melewati jalur Goa Gong. Kita ketahui kondisi di sana banyak memakan korban, baik korban materiil maupun fisik,” ujarnya.
Menurut Teddy, jalur baru tersebut nantinya memiliki lebar sekitar 15 meter. Trase dirancang melintasi sejumlah ruas jalan existing dan kawasan perumahan sebelum terhubung dengan jaringan jalan menuju Ungasan.
Jalur ini dinilai strategis karena tidak hanya menjadi alternatif bagi kendaraan dari arah Udayana menuju Goa Gong, tetapi juga membuka koneksi hingga Jalan Merak dan Desa Ungasan. Dengan demikian, arus kendaraan yang selama ini terkonsentrasi di sejumlah titik, termasuk kawasan simpang Nirmala, diharapkan dapat terbagi. “Jadi ada tiga jaringan jalan yang kita hubungkan. Masyarakat yang menuju Pecatu nantinya tidak harus melewati jalur yang selama ini padat,” jelasnya.
Namun, proses pengadaan tanah untuk trase tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya karena trase bersinggungan dengan kawasan perumahan dan lahan yang memiliki aktivitas usaha masyarakat. Teddy mengatakan, pendekatan kepada pemilik lahan dan warga terdampak terus dilakukan secara persuasif. Pemerintah menargetkan proses pembayaran tanah terdampak dapat dituntaskan pada 2026, sementara pekerjaan fisik direncanakan menjadi fokus berikutnya.
Dalam sosialisasi yang dilaksanakan Rabu (16/9), sejumlah pelaku usaha juga menyampaikan masukan agar trase yang melintasi kawasan Udayana dapat dievaluasi. Mereka berharap posisi lahan terdampak dapat digeser sehingga aktivitas usaha tetap bisa berjalan.
Masukan tersebut akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas PUPR dan Bupati Badung. Mengingat sebagian lahan berada dalam kewenangan Universitas Udayana, koordinasi dengan pihak rektorat juga akan dilakukan untuk mencari pola penyelesaian yang memungkinkan. “Apakah nanti melalui PKS atau bagaimana, untuk kepentingan umum. Ini akan kami koordinasikan lebih lanjut,” katanya.
Ia menegaskan sosialisasi yang dilakukan merupakan tahap kedua. Berbagai masukan masyarakat tetap akan diakomodasi, termasuk kemungkinan penyesuaian trase setelah dilakukan pengukuran dan setting out secara riil di lapangan. “Secara prinsip, masyarakat secara umum menerima dan setuju. Tetapi ada beberapa catatan, apakah bisa diperlebar, diperpanjang, maupun digeser. Itu akan kita lihat berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.
Pembangunan jalur alternatif ini juga berkaitan dengan rencana penanganan Jalan Goa Gong. Pemerintah tidak memaksakan penyesuaian elevasi ruas tersebut karena mempertimbangkan keberadaan goa yang berada di kawasan tersebut dan telah masuk dalam cagar budaya.
Menurut Teddy, proses penyesuaian elevasi berpotensi menggunakan metode vibro untuk pemadatan agregat. Getaran yang ditimbulkan dikhawatirkan berdampak terhadap kondisi batuan di dalam gua. “Getaran vibro untuk penyesuaian elevasi jalan sangat berdampak terhadap kondisi batu-batu yang ada di goa. Takutnya goanya jatuh. Karena goa tersebut sudah masuk cagar budaya,” jelasnya.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memilih menyiapkan jalur alternatif sebagai solusi untuk mengurangi beban lalu lintas sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan di kawasan Goa Gong.
Ke depan, Jalan Goa Gong sendiri berpotensi direkayasa menjadi jalur satu arah. Namun, skema tersebut masih harus dikaji dan dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Badung. “Kalau satu arah, mungkin turun. Kalau naik kan sangat berbahaya. Itu nanti kami koordinasikan karena merupakan kewenangan dishub untuk rekayasa lalu lintas lebih lanjut,” pungkasnya. (BC5)
