balibercerita.com –
Setelah setengah abad menjalin kerja sama pembangunan di Indonesia, Pemerintah Jerman melalui GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) kini memperkuat komitmennya dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati laut lepas melalui implementasi perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdictions (BBNJ). Hal tersebut disampaikan Country Director GIZ Indonesia & ASEAN, Hans-Bruns Ludwig di sela-sela acara World Ocean Day and Coral Triangle Day 2026, di Pulau Peninsula, Nusa Dua pada Minggu (7/6).
Hans mengatakan, GIZ telah beroperasi selama 50 tahun sejak 1975 dan baru merayakan hari jadinya yang ke-50 pada tahun lalu. Selama ini, sebagian besar portofolio kerja GIZ berfokus pada isu perubahan iklim, kehutanan, dan energi terbarukan. “Untuk tahun ini, salah satu fokus kami adalah kontribusi Jerman terhadap implementasi perjanjian terbaru yaitu BBNJ atau Biodiversity Beyond National Jurisdictions. Agreement ini merupakan agreement terbaru di bawah UNCLOS dan baru mulai berlaku pada Januari 2026,” ujarnya.
Menurut Hans, Pemerintah Jerman berkomitmen mendukung negara-negara berkembang dalam menyiapkan perangkat pengelolaan kawasan laut yang dikenal sebagai Area-Based Management Tools (ABMT), termasuk Marine Protected Area (MPA).
Ia menjelaskan bahwa proyek BBNJ yang dijalankan GIZ tidak hanya melibatkan Indonesia, tetapi juga Senegal, Brasil, dan Mikronesia. Indonesia menjadi salah satu mitra penting Pemerintah Jerman dalam implementasi perjanjian tersebut. “Indonesia merupakan salah satu mitra dari Pemerintah Jerman dalam implementasi BBNJ ini,” katanya.
Hans menilai perkembangan Indonesia selama lima dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup baik, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu terus ditingkatkan. Seiring waktu, pola hubungan Indonesia dan Jerman juga mengalami perubahan.
Menurutnya, kerja sama yang sebelumnya lebih banyak berbentuk bantuan pembangunan kini berkembang menjadi kemitraan yang setara antara kedua negara. “Kerja sama Indonesia-Jerman sekarang sebenarnya lebih ke kerja sama dan kemitraan antara dua negara. Banyak hal yang juga bisa menjadi pembelajaran bagi Jerman dari Indonesia,” ujarnya.
Salah satu hal yang menurut Hans menarik perhatian Pemerintah Jerman adalah kemampuan Indonesia dalam mengelola populasi yang sangat besar, terutama di Pulau Jawa. “Pulau Jawa ukurannya kurang lebih sebesar Yunani, tetapi jumlah penduduknya berkali-kali lipat. Bagi kami, bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam jumlah besar dan memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan merupakan tantangan yang sangat menarik untuk dipelajari,” katanya.
Sementara itu, Commission Manager Living High Seas GIZ Indonesia & ASEAN, Yuliana Cahya Wulan menjelaskan bahwa Living High Seas merupakan salah satu proyek atau komitmen awal Pemerintah Jerman untuk mendukung implementasi perjanjian BBNJ. Perjanjian tersebut telah didiskusikan selama sekitar 20 tahun sebelum akhirnya diadopsi pada 2023 dan mulai berlaku pada Januari 2026 setelah diratifikasi oleh sedikitnya 60 negara.
Indonesia sendiri telah meratifikasi BBNJ melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2025, sedangkan proses ratifikasi di Jerman masih berlangsung. “Jerman sudah mulai menyiapkan bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung implementasi BBNJ ini. Jadi ada penyediaan dana sebesar 20 juta Euro dan proyeknya akan mulai berjalan tahun ini melalui Living High Seas sampai 2031 dengan bermitra dengan lima negara,” ujar Yuliana.
Ia menjelaskan, dana sebesar 20 juta Euro tersebut seluruhnya berasal dari Pemerintah Jerman melalui Kementerian Lingkungan Hidup Jerman di bawah program International Climate Initiative (IKI). Selain itu, proyek ini juga memperoleh tambahan pendanaan dari Minderoo Foundation, sebuah yayasan asal Australia. “Mereka memberikan tambahan dana terutama terkait untuk mengintegrasikan aspek-aspek gender di dalam penyusunan proposal ABMT,” katanya.
Lebih lanjut, Yuliana menyampaikan bahwa Living High Seas akan berfokus pada Area-Based Management Tools (ABMT), salah satu dari empat pilar utama BBNJ. Program ini akan membantu negara-negara mitra mengumpulkan data ilmiah mengenai kawasan laut lepas yang masih minim informasi dan rentan terhadap eksploitasi. “Kawasan ini masih sangat kekurangan pengetahuan, informasi, dan data. Padahal area ini sangat rentan karena tidak dimiliki siapapun dan tidak ada undang-undang dari negara mana pun yang berlaku di sana, tetapi semua orang bisa mengaksesnya,” ujarnya.
Selain pengumpulan data, proyek tersebut juga akan memperkuat kapasitas negara-negara mitra dalam menentukan kawasan yang perlu dikonservasi sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, GIZ akan menggandeng sejumlah organisasi internasional seperti Global Ocean Biodiversity Initiative (GOBI), International Union for Conservation of Nature (IUCN), serta Konservasi Indonesia sebagai mitra nasional.
Yuliana menegaskan bahwa meskipun fokus BBNJ berada di kawasan laut lepas di luar wilayah teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, upaya konservasi yang dilakukan tetap akan memberikan manfaat bagi perairan Indonesia. “Dengan melakukan kegiatan-kegiatan konservasi di laut lepas, terutama yang berada di kawasan antara Indonesia dan Australia, tentu nantinya akan ada pengaruh positif terhadap perairan Indonesia, termasuk Bali,” pungkasnya. (BC5)
){kind=link}