balibercerita.com –
Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan komitmennya mengawal percepatan transformasi digital pemerintahan melalui adopsi infrastruktur digital publik (digital public infrastructure/DPI) dan kecerdasan buatan (AI). Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi data, serta ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat mengikuti rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional di gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2). Ia menegaskan, digitalisasi diharapkan mampu mempercepat layanan publik sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Sebagai kepala daerah di provinsi tujuan wisata utama Indonesia, Koster juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memprioritaskan pembangunan infrastruktur Bali agar tetap kompetitif sebagai destinasi wisata. Pemerintah provinsi, kata dia, akan terus meningkatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.
Dalam rapat itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut B. Panjaitan menjelaskan bahwa digitalisasi pemerintahan melalui DPI dan AI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Menurutnya, teknologi tersebut menjadi pendukung utama berbagai program prioritas nasional.
Ia menyebut, pemanfaatan DPI dan AI dapat meningkatkan ketepatan sasaran serta efektivitas program perlindungan sosial dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini memungkinkan layanan publik bersifat “on demand”, terverifikasi, dan didukung pertukaran data yang kuat untuk evaluasi kebijakan.
Selain itu, digitalisasi juga diarahkan pada peningkatan layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mempermudah investasi. Penggunaan E-Katalog dan E-Budgeting juga ditargetkan memperkuat efisiensi belanja negara serta menyederhanakan administrasi pemerintahan.
Pemanfaatan DPI dan AI turut diharapkan meningkatkan tata kelola penerimaan negara melalui sistem seperti SIMBARA, Coretax, dan PNBP, serta menyediakan layanan digital masyarakat berbasis siklus kehidupan. Infrastruktur digital publik sendiri mencakup identitas digital, sistem pembayaran digital, dan pertukaran data.
Bali direncanakan menjadi salah satu daerah uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Program ini bertujuan meningkatkan akurasi penentuan penerima, mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta membuka pendaftaran bantuan secara “on-demand”. Sistem tersebut juga diharapkan memastikan penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat (G2P) berjalan efektif. Pemerintah menargetkan implementasi transparansi dan efisiensi berbasis DPI dan AI selesai pada Oktober mendatang.
Secara nasional, peluncuran tahap awal direncanakan mencakup 200 kabupaten, dengan target 200 hingga 250 juta penduduk telah terintegrasi dalam sistem digital bantuan sosial berbasis DPI. Dengan sistem ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara terbuka siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial, termasuk penerima Program Keluarga Harapan. (BC18)
