balibercerita.com –
Komisi IV DPRD Badung melaksanakan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung pada Selasa (4/11). Agenda ini fokus mengevaluasi sejumlah persoalan strategis, mulai dari ratusan guru kontrak yang belum diangkat menjadi PPPK hingga keterbatasan fasilitas kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan.
Pertemuan dipimpin Ketua Komisi IV Nyoman Graha Wicaksana. Turut hadir, anggota komisi seperti Wayan Joni Pargawa, Nyoman Sudana, dan Ni Luh Putu Sekarini. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kadiskes Badung, dr. Made Padma Puspita serta Kadisdikpora I Gusti Made Dwipayana beserta jajaran.
Usai rapat, Graha Wicaksana menjelaskan bahwa pihaknya mencermati masih terdapat 394 guru kontrak yang belum dapat mengikuti seleksi PPPK lantaran masa kerja belum mencukupi. “Kemarin mereka tidak lulus PPPK terkait dengan masa pengabdiannya kurang dari dua tahun,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti belum tersedianya formasi guru bahasa Bali dalam rekrutmen PPPK. Komisi IV dan Disdikpora berencana berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan untuk mencari solusi. “Kami bersepakat dengan Dinas Pendidikan untuk merancang konsultasi secara vertikal dengan kementerian pendidikan sehingga nantinya apakah memungkinkah pemerintah daerah mengeluarkan diskresi atau kebijakan supaya guru-guru ini tidak dirumahkan,” ungkapnya.
Komisi IV juga meminta perhatian terhadap kondisi sejumlah bangunan sekolah. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat sarana yang mengalami kerusakan, termasuk plafon yang jebol. “Ini sudah dirancang oleh Bapak Kadis bahwa di tahun 2026 ada sekitar 22 sekolah yang akan diperbaiki, dan ada sekitar 10 sekolah yang masih ditunda,” paparnya.
Pada sektor kesehatan, Graha menegaskan pentingnya penambahan layanan kesehatan di Kuta Selatan yang saat ini hanya ditangani satu puskesmas. “Ini juga dirancang ke depannya akan dibangun puskesmas pembantu di Pecatu maupun puskesmas pembantu di Tuban. Sehingga kami berharap pelayanan kesehatan ini bisa langsung ke tengah masyarakat,” terangnya.
Ia juga mendorong percepatan operasional Rumah Sakit Giri Asih dan Rumah Sakit Suwiti guna memperluas akses layanan. “Kami juga mengharapkan supaya Rumah Sakit Suwiti dan Rumah Sakit Giri Asih bisa segera beroperasi dan melayani masyarakat menggunakan fasilitas BPJS,” ucapnya, sembari menekankan perlunya peningkatan fasilitas kesehatan, termasuk pelayanan mobil jenazah. (adv)
 serta Dinas Kesehatan){kind=link}