Ketua DPRD Badung dan Desa Adat Jimbaran Tegas Bantah Isu Pungli di Kafe 19 Pantai Muaya

balibercerita.com –
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti menanggapi isu pungutan liar (pungli) di kawasan Kafe 19 Pantai Muaya, Desa Adat Jimbaran, yang mencatut namanya. Ia menegaskan tidak pernah mengetahui atau terlibat dalam pengelolaan parkir di lokasi tersebut. Menurutnya, pencatutan nama pejabat tanpa dasar yang jelas dapat mencoreng integritas lembaga dan menyesatkan publik.

Anom Gumanti juga meminta agar masyarakat dan media berhati-hati dalam menyampaikan informasi. DPRD Badung, kata dia, berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan tidak mungkin membiarkan praktik yang bertentangan dengan hukum. Ia berharap pemberitaan ke depan dapat bersumber dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dukungan klarifikasi juga datang dari Desa Adat Jimbaran. Bendesa Adat Jimbaran, I Gusti Rai Dirga Arsana Putra menilai kabar adanya pungli dan perlindungan dari oknum dewan tidak benar. Ia menyebut pada tanggal 4 November 2025, di kawasan Kafe 19 tidak terjadi insiden apa pun, baik penolakan maupun pemungutan parkir yang menimbulkan masalah.

Menurutnya, pengelolaan Kafe 19, termasuk area parkir, telah diatur melalui kontrak kerja antara paguyuban pedagang dan Desa Adat Jimbaran yang diperbarui setiap lima tahun. Petugas parkir, katanya, telah diingatkan agar selalu bersikap sopan dan menjaga kenyamanan pengunjung. Ia juga menjelaskan bahwa sebagian lahan parkir merupakan milik pribadi warga, sehingga ada kemungkinan perbedaan tarif. Namun, hal itu tidak berkaitan dengan pungutan liar.

Rai Dirga menambahkan, tidak ada anggota DPRD aktif yang terlibat dalam kegiatan usaha di kawasan tersebut. Meski salah satu mantan anggota dewan memiliki usaha kafe di sana, hal itu bersifat pribadi dan tidak terkait dengan jabatan politik. Desa Adat Jimbaran sendiri belum memiliki BUMDes, sehingga pengelolaan bisnis diserahkan kepada kelompok masyarakat melalui paguyuban.

Koordinator pengelola kawasan Kafe 19, I Made Burat juga menegaskan bahwa pemberitaan yang beredar tidak sesuai kenyataan di lapangan. Menurutnya, parkir di area tersebut dikelola langsung oleh paguyuban kafe melalui sistem kontrak dengan masing-masing banjar, bukan oleh pihak desa adat. Saat ini, ada 21 orang petugas yang bekerja di kawasan itu, terdiri atas 15 petugas parkir dan 6 petugas keamanan pantai.

Burat memastikan tidak ada praktik pungli maupun perlindungan dari pejabat mana pun. Ia menyebut biaya parkir hanya dikenakan bagi kendaraan yang benar-benar parkir, sementara pengantar atau penjemput tamu tidak dikenai biaya. Selain itu, pada musim ramai, warga sekitar bahkan membuka halaman rumah mereka sebagai lahan parkir tambahan demi menampung kendaraan pengunjung.

Sekretaris Paguyuban Kafe 19 Pantai Muaya, I Wayan Suaja juga menegaskan tidak ada petugas yang merasa kebal hukum atau mengaku mendapat perlindungan dari pihak tertentu. Ia menjelaskan bahwa dana parkir digunakan untuk biaya operasional, seperti gaji petugas, kebersihan, serta perawatan fasilitas umum.

Adapun tarif parkir resmi di kawasan tersebut sebesar Rp5.000 untuk mobil kecil dan Rp10.000 untuk mobil besar. Ia menegaskan tidak ada unsur pemaksaan atau pungutan di luar ketentuan. Jika pun terjadi kesalahpahaman di lapangan, hal itu lebih disebabkan oleh perbedaan latar belakang petugas, bukan karena niat buruk.

Suaja menegaskan kembali bahwa pengelolaan kawasan Kafe 19 murni dilakukan oleh masyarakat lokal melalui paguyuban. Tujuannya semata untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang datang ke Pantai Muaya. Ia berharap isu ini tidak lagi dibesar-besarkan agar tidak mengganggu citra positif Jimbaran sebagai destinasi wisata yang tertib dan ramah wisatawan. (adv)