balibercerita.com –
Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan melalui pemandangan umum (PU) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Badung, Mangupura, Jumat (11/9).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara saat membacakan PU menyatakan, perubahan APBD 2026 merupakan langkah strategis untuk menjaga fleksibilitas dan efektivitas fiskal daerah demi merespon berbagai program prioritas serta optimalisasi pelayanan publik. “Hakikat perubahan APBD Tahun 2026 adalah bentuk penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan sebelumnya agar pengelolaan keuangan daerah tetap selaras dengan perkembangan pelaksanaan anggaran di tengah tahun berjalan,” ujarnya.
Dalam struktur perubahan APBD 2026, pendapatan daerah dirancang naik 1,65 persen menjadi Rp10,5 triliun lebih, dengan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp9,7 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah naik 13,56 persen menjadi Rp13,08 triliun lebih.
Pihaknya pun memberikan apresiasi terhadap alokasi anggaran belanja infrastruktur yang porsinya mencapai 59,23 persen dari total belanja daerah. Sebab porsi belanja tersebut menjadi rekor terbesar dalam sejarah pembangunan Kabupaten Badung.
“Angka ini pertama kali dan terbesar dalam sejarah pembangunan Badung, yang merupakan bentuk komitmen nyata Bupati Badung dalam membangun pariwisata berkualitas. Namun, kawasan Kuta sebagai titik penting destinasi harus mendapat prioritas utama karena infrastruktur jalan dan trotoar saat ini mengalami kerusakan,” ungkap Puspa Negara.
Selain penataan infrastruktur pariwisata, Fraksi Gerindra memberikan perhatian serius pada ancaman banjir di kawasan Dewi Sri dan sekitarnya. Fraksi ini mendesak pengerjaan pengerukan sedimentasi Tukad Mati sepanjang 5 kilometer agar segera dituntaskan sebelum musim hujan tiba.
“Saat ini yang terekskavasi baru sejauh 800 meter dari 5 kilometer area Tukad Mati yang tersedimentasi parah. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra meminta bupati untuk mengambil langkah strategis, kebijakan, dan diskresi cepat agar pengerukan ini dituntaskan segera tahun ini,” paparnya.
Fraksi Gerindra juga mendesak pengaktifan kembali Tourism Police untuk memulihkan keamanan kawasan pariwisata. Terkait Pemkab Badung sebagai Terbaik 1 Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tahun 2026 dirinya juga menyampaikan selamat.
“Terhadap penjelasan bupati pada 15 program prioritas pembangunan dalam rancangan APBD perubahan tahun 2026, kami Fraksi Gerindra searah dengan bupati, karena selain merupakan program mandatory juga merupakan kebutuhan mendesak serta sesuai dengan misi program Sapta Kriya Adi Cipta,” jelasnya. (adv)
 Perubahan APBD Badung Tahun 2026.){kind=link}