Sebut TKD Anjlok 24,7 Persen, Adkasi Desak Pemerintah Tambah Dana Transfer Daerah pada RAPBN 2027

balibercerita.com –
Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendesak pemerintah pusat untuk menambah alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2027. Desakan ini dipicu oleh penurunan signifikan anggaran TKD secara nasional yang berdampak langsung pada ruang gerak fiskal kabupaten di seluruh Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Adkasi, Siswanto, S.Pd., M.H., di sela-sela Rapat Koordinasi Wilayah Adkasi se-Indonesia Tengah dan Timur di Denpasar, Bali, Selasa (28/7). Siswanto membeberkan bahwa dari 415 kabupaten di Indonesia, saat ini hanya ada delapan daerah yang memiliki kapasitas atau celah fiskal kategori baik dan tinggi, sementara sisanya berada pada kategori menengah hingga rendah.

“Secara nasional ini kan jumlahnya tahun sebelumnya Rp919 triliun di Indonesia untuk 514 daerah di Indonesia. Tahun ini itu menjadi Rp693 triliun. Artinya ada pengurangan sebesar 24,7 persen yang dibagi,” kata Siswanto.

Penurunan paling drastis terjadi pada komponen dana bagi hasil (DBH) yang terpangkas hingga 70 persen, khususnya bagi daerah-daerah penghasil migas, mineral, batu bara, serta sektor perkebunan dan kelautan. Sementara untuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) mengalami penurunan sekitar 10 persen.

Mengenai pemangkasan DBH tersebut, Adkasi meminta agar pusat tidak menganggapnya sebagai pemotongan permanen, melainkan sebagai kurang salur atau kurang bayar yang wajib disalurkan kembali pada tahun 2027. Siswanto menekankan pentingnya penetapan formula TKD yang lebih adil dan bersifat asimetris sesuai kondisi riil daerah.

“TKD harus bersifat asimetris, artinya sesuai dengan kondisi daerah, sesuai kemampuan fiskal daerah, dan sesuai situasi kondisi di daerah dengan kajian politik, administrasi, akademis, birokratis, dan kajian rakyat,” jelasnya.

Ia memberikan contoh ketimpangan kemampuan fiskal yang terjadi di Bali. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar memiliki ruang fiskal yang kuat, namun daerah lain di sekitarnya memiliki PAD dan sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu, daerah berkapasitas fiskal rendah harus mendapatkan tambahan dana melalui mekanisme subsidi silang dari pusat, sedangkan daerah tinggi seperti Kabupaten Tangerang, Badung, dan Karawang perlu dihitung ulang skema acuannya.

Meskipun memprotes penurunan alokasi anggaran daerah, Siswanto menegaskan bahwa Adkasi tetap mendukung penuh program-program strategis Presiden, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Adkasi mengaku telah menyampaikan aspirasi dan audiensi resmi terkait formulasi DBH dan TKD 2027 ini kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Pimpinan Komisi II dan Komisi XI DPR RI. (BC18)