balibercerita.com –
Pemerintah pusat mencari solusi permanen untuk mengatasi kemacetan kronis di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk yang kembali menjadi sorotan setelah terjadi antrean panjang saat arus mudik Lebaran 2026 yang bertepatan dengan hari raya Nyepi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah dibahas secara khusus bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan beberapa hari lalu. Menurut AHY, kemacetan yang terjadi saat periode mudik lalu menjadi studi kasus penting bagi pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih komprehensif.
“Sekitar tiga hari yang lalu saya juga secara khusus membahas persoalan ini bersama Menteri Perhubungan. Fokus pembahasannya adalah penyeberangan Ketapang–Gilimanuk. Kasus kemacetan saat arus mudik Lebaran yang bertepatan dengan hari raya Nyepi menjadi studi kasus yang sangat serius dan saat ini sedang dicarikan solusi,” ujar AHY saat kunjungan kerja di Bali, Senin (20/7).
Sebagai langkah awal, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pelabuhan di kedua sisi penyeberangan yakni Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk di Jembrana. Selain itu, Pelabuhan Celukan Bawang juga akan dioptimalkan untuk membantu mengurangi beban arus kendaraan dan logistik.
Tidak hanya dari sisi infrastruktur, kapasitas armada penyeberangan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah mendorong penambahan jumlah kapal sekaligus peningkatan ukuran armada yang dioperasikan oleh ASDP maupun operator swasta. “Kapal-kapal yang beroperasi harus semakin mampu mengakomodasi kebutuhan penyeberangan yang terus meningkat, baik untuk penumpang maupun kendaraan logistik,” katanya.
AHY menambahkan, sistem tiba–bongkar–berangkat (TBB) yang sempat diterapkan saat puncak kemacetan Lebaran lalu juga akan terus dievaluasi. Skema tersebut dinilai mampu membantu mempercepat pergerakan kapal, namun masih memerlukan penyempurnaan agar lebih efektif diterapkan pada kondisi tertentu. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rekayasa lalu lintas jangka pendek di wilayah Bali dan Banyuwangi untuk mengurangi kepadatan kendaraan menuju pelabuhan.
Untuk jangka panjang, pemerintah akan memperkuat sistem transportasi multimoda guna menciptakan konektivitas yang lebih efisien antara Pulau Jawa dan Bali. “Kombinasi seluruh langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi bottleneck lalu lintas yang selama ini menghambat mobilitas manusia, barang, dan jasa,” jelas AHY.
Ia menegaskan, penanganan persoalan Ketapang–Gilimanuk bukan hanya terkait kelancaran transportasi, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Antrean panjang yang berlangsung berjam-jam bahkan berhari-hari berpotensi menimbulkan kelelahan, dehidrasi, hingga gangguan kesehatan bagi para pengguna jasa penyeberangan. Karena itu, pemerintah menargetkan berbagai langkah perbaikan yang tengah disiapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kelancaran arus transportasi di salah satu gerbang utama penghubung Pulau Jawa dan Bali tersebut. (BC5)
