balibercerita.com –
Di tengah geliat Tanjung Benoa sebagai salah satu destinasi wisata internasional unggulan Bali, upaya membangun sistem keselamatan masyarakat terus diperkuat. Kawasan yang dikenal dengan aktivitas wisata baharinya ini kini tengah memperjuangkan pembangunan shelter tsunami sebagai bagian dari strategi mitigasi bencana yang lebih komprehensif.
Sebagai wilayah pesisir yang berada di dataran rendah dan dikelilingi laut, Tanjung Benoa memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi ancaman tsunami. Kondisi geografis yang minim perlindungan alami membuat kesiapsiagaan masyarakat dan ketersediaan fasilitas evakuasi menjadi faktor utama dalam menyelamatkan jiwa saat bencana terjadi.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tanjung Benoa, I Wayan Deddy Sumantra mengatakan, selama ini pihaknya terus memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi, penyusunan skenario mitigasi, hingga simulasi evakuasi secara rutin. Namun, menurutnya, kesiapan sumber daya manusia harus didukung dengan infrastruktur penyelamatan yang memadai. “Tanjung Benoa tidak memiliki bukit ataupun dataran tinggi sebagai lokasi evakuasi alami. Karena itu, strategi terbaik yang bisa dilakukan adalah evakuasi vertikal menuju bangunan-bangunan tinggi yang sudah memenuhi standar keselamatan,” ujarnya.
Saat ini, Desa Tanjung Benoa telah memiliki kerja sama dengan sembilan hotel yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi sementara (TES). Bangunan-bangunan tersebut memiliki ketinggian di atas 14 meter sesuai standar yang direkomendasikan BMKG untuk lokasi evakuasi tsunami.
Meski menjadi solusi penting, kapasitas sembilan hotel tersebut belum mampu mengakomodasi seluruh warga dan wisatawan yang berada di kawasan itu. Dari sekitar 6.000 warga lokal yang tercatat, baru sekitar separuhnya yang dapat terjangkau oleh fasilitas evakuasi yang tersedia saat ini.
“Sembilan hotel yang sudah menjadi TES saat ini diperkirakan baru mampu meng-cover sekitar 50 persen populasi. Masih ada ribuan orang yang membutuhkan tempat evakuasi aman ketika terjadi tsunami,” ungkap Deddy.
Kondisi itu mendorong FPRB bersama masyarakat mengusulkan pembangunan shelter tsunami mandiri yang telah masuk dalam pembahasan Musrenbang tingkat kecamatan. Lahan seluas sekitar 26 are yang berada di tengah kawasan permukiman terpadat telah disiapkan untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami berharap shelter tsunami ini segera terwujud. Lahannya sudah tersedia sekitar 26 are di tengah pemukiman terpadat di Tanjung Benoa. Jika dibangun bertingkat, shelter ini diperkirakan bisa menampung hingga 5.000 jiwa yang belum ter-cover oleh hotel-hotel TES,” jelasnya.
Shelter tersebut dirancang menjadi bangunan multifungsi yang tetap produktif dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Selain berfungsi sebagai lokasi penyelamatan saat bencana, gedung itu direncanakan menjadi pasar desa, pusat kendali kebencanaan (command center), sekaligus sarana edukasi dalam program Tsunami Ready Village.
“Bangunan ini nantinya tidak hanya untuk evakuasi. Kami ingin shelter bisa dimanfaatkan masyarakat setiap hari sebagai pasar desa, pusat informasi, dan sarana edukasi kebencanaan sehingga tetap hidup dan memberi manfaat ekonomi maupun sosial,” kata Deddy.
Upaya membangun budaya sadar bencana tersebut bahkan mendapat perhatian dunia. Tanjung Benoa dijadwalkan menerima sejumlah apresiasi dari UNESCO atas komitmennya dalam penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, termasuk keterlibatan sekolah-sekolah dalam program mitigasi.
Selain fasilitas evakuasi, persoalan akses juga menjadi perhatian serius. Tanjung Benoa hingga kini hanya mengandalkan satu jalur utama sebagai akses keluar dan masuk kawasan. Situasi ini dinilai berpotensi menimbulkan hambatan saat evakuasi massal dilakukan, karena kepadatan kendaraan dapat menyebabkan kemacetan yang cukup panjang.
“Melalui simulasi yang rutin kami lakukan, warga dilatih untuk melakukan evakuasi tanpa menggunakan kendaraan. Waktu emas yang tersedia hanya sekitar 20 sampai 23 menit untuk mencapai titik aman terdekat,” tegas Deddy.
Untuk mendukung proses evakuasi, FPRB juga mengembangkan aplikasi Ganasita yang memungkinkan masyarakat maupun wisatawan menemukan lokasi TES atau hotel evakuasi terdekat melalui pemindaian QR Code. Sistem tersebut dilengkapi informasi jalur evakuasi serta tingkat kepadatan rute yang dapat dilalui.
“Aplikasi ini kami buat untuk keselamatan masyarakat. Tujuannya bukan sekadar mempermudah pekerjaan birokrasi, tetapi memastikan setiap orang mengetahui jalur tercepat menuju lokasi evakuasi yang aman,” ujarnya.
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, Mohammad Farid menilai peningkatan kualitas akses dan konektivitas kawasan menjadi aspek penting dalam sistem mitigasi bencana di wilayah pesisir seperti Tanjung Benoa. “Peningkatan kualitas akses merupakan faktor yang sangat penting dalam manajemen evakuasi bencana. Karena kita tidak pernah tahu kapan bencana datang, maka optimalisasi fasilitas yang sudah tersedia saat ini harus dilakukan secara paralel dengan peningkatan kapasitas masyarakat,” kata Farid.
Menurutnya, selain pembangunan infrastruktur baru, kerja sama dengan lebih banyak bangunan tinggi sebagai lokasi evakuasi juga perlu terus diperluas untuk memperbesar kapasitas penyelamatan.
Sejalan dengan itu, Deddy menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga kesadaran masyarakat dalam memahami langkah-langkah penyelamatan diri. “Walaupun ada infrastruktur yang bagus, kalau pengetahuan masyarakat tidak ada, tetap saja tidak akan efektif. Infrastruktur dan kapasitas SDM harus berjalan beriringan,” pungkasnya.
Bagi Tanjung Benoa, pembangunan shelter tsunami bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga keselamatan ribuan warga dan wisatawan, sekaligus memperkuat citra kawasan sebagai destinasi wisata yang tangguh dan siap menghadapi bencana. (BC5)
