Denpasar, balibercerita.com –
Ketua Umum Bali Villa Rental Management Association (BVRMA), Kadek Adnyana menyoroti meningkatnya jumlah vila ilegal di Bali yang dinilai menjadi ancaman serius bagi kelangsungan industri pariwisata berbasis kualitas. Ia menyebut, keberadaan properti ilegal yang disewakan sebagai akomodasi pariwisata telah menekan tingkat hunian vila resmi secara drastis hingga di bawah 30 persen.
Menurut Adnyana, penurunan okupansi ini bukan disebabkan kurangnya jumlah wisatawan, melainkan bergesernya pilihan wisatawan ke akomodasi murah yang belum tentu legal. “Banyak rumah tinggal disulap jadi vila dan disewakan tanpa izin dan kewajiban pajak. Ini menciptakan persaingan harga yang tidak sehat,” ujarnya, Jumat (16/5).
Ia menyebutkan bahwa vila ilegal bisa menawarkan harga jauh lebih murah karena tidak terbebani oleh izin SLF, PBG, serta pajak. “Vila legal bisa Rp8-9 juta per malam, tapi yang ilegal bisa hanya Rp5 juta. Tentu wisatawan lebih pilih yang murah, padahal mereka sering tidak tahu legalitasnya,” jelasnya.
Fenomena ini, menurut Adnyana, kian meluas di berbagai wilayah Bali seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, hingga Ubud, bahkan mulai menjalar ke Karangasem dan Singaraja. Ia juga menyoroti keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam pengelolaan vila ilegal yang kerap memproses pembayaran di luar negeri, sehingga tidak memberikan kontribusi pajak bagi Indonesia.
“Bayarannya di negara asal wisatawan, yang masuk ke Indonesia hanya biaya operasional. Negara kita rugi, yang didapat hanya residu,” tegasnya.
BVRMA, yang kini menaungi 75 perusahaan manajemen dengan lebih dari 3.000 unit vila legal, mendesak adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap praktik penyewaan ilegal. Mereka juga mendorong edukasi kepada investor mengenai pentingnya kepatuhan pada peraturan dan pajak daerah.
“Kami ingin bisnis vila tetap eksis namun dalam kerangka hukum yang jelas. Harus ada keadilan agar pariwisata kita tetap berkualitas,” kata Adnyana.
BVRMA berencana menyusun langkah strategis termasuk dialog dengan pemerintah untuk membangun sistem yang adil dan berdaya saing dalam sektor penyewaan vila. (BC5)
