Layanan Koperasi, UMKM, hingga Ketenagakerjaan di Tabanan Gunakan Sistem Jemput Bola 

0
5
Jemput bola
Sosialisasi Singasana Jebol Desa di Kabupaten Tabanan. (ist)

balibercerita.com –
Masyarakat Desa Perean dan Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, mendapat akses langsung terhadap berbagai layanan pemerintah melalui program Singasana Jebol Desa (Sinergi Pelayanan Satu Atap Jemput Bola ke Desa), Senin (31/8). Program yang digagas Pemkab Tabanan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja tersebut menjadi salah satu upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Warga tidak perlu mendatangi kantor perangkat daerah untuk memperoleh informasi maupun berkonsultasi karena petugas hadir langsung di desa. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan, I Gede Nengah Sugiarta, S.E., M.M., saat dikonfirmasi Kamis (3/9), menjelaskan, Singasana Jebol Desa dirancang sebagai layanan jemput bola untuk memperluas akses masyarakat terhadap program pemerintah, khususnya di bidang koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan.

“Melalui Singasana Jebol Desa, kami ingin pelayanan pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan sampai di tingkat desa. Masyarakat tidak harus selalu datang ke kantor dinas untuk mendapatkan informasi maupun berkonsultasi. Kami yang datang langsung ke desa untuk mendengar kebutuhan dan memberikan pendampingan sesuai dengan bidang yang kami tangani,” ujar Sugiarta.

Baca Juga:   BLiP dan Buka PO Berpartisipasi dalam Rangkaian Kegiatan Sehat Bersama UMKM Badung

Menurutnya, UMKM dan koperasi memiliki posisi strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pelayanan di tingkat desa diarahkan tidak sekadar memberikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk pelaku UMKM, misalnya, pendampingan mencakup pengembangan usaha, pemasaran, branding produk hingga informasi mengenai berbagai program pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan.

“Di bidang UMKM, kami memberikan pendampingan mulai dari pengembangan usaha, pemasaran, branding produk sampai informasi mengenai program pemberdayaan yang tersedia. Kami ingin pelaku UMKM tidak berjalan sendiri, tetapi mengetahui ke mana harus berkonsultasi ketika menghadapi kendala dalam mengembangkan usahanya,” jelasnya.

Baca Juga:   ITB Gelar Workshop Internasional Stress Test Bencana di Tanjung Benoa

Sementara itu, layanan di sektor koperasi meliputi informasi dan konsultasi terkait kelembagaan maupun pengembangan koperasi. Melalui pendampingan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami tata kelola koperasi sehingga kelembagaannya dapat berkembang secara sehat dan memberi manfaat bagi anggota.

“Demikian juga dengan koperasi. Kami membuka ruang konsultasi secara langsung agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan kelembagaan maupun pengembangan koperasi dapat diketahui dan dicarikan solusi bersama. Prinsipnya, kami ingin pelayanan ini memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat,” kata Sugiarta.

Tidak hanya itu, Singasana Jebol Desa juga memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kesempatan kerja, program ketenagakerjaan, hingga prosedur penempatan calon pekerja migran Indonesia. Layanan tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memiliki informasi yang benar sebelum mengambil keputusan, terutama bagi mereka yang berencana bekerja di luar negeri.

Baca Juga:   Sertifikat Merk Gotik Diserahkan ke Pemkab Badung

“Khusus ketenagakerjaan, kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang benar sebelum mengambil keputusan. Termasuk bagi masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran, harus melalui prosedur yang resmi agar mendapatkan perlindungan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, kami juga memberikan informasi mengenai kesempatan kerja dan program ketenagakerjaan lainnya,” ungkap Sugiarta.

Pelayanan langsung di Desa Perean dan Desa Luwus sekaligus dimanfaatkan pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan dan kebutuhan yang disampaikan warga menjadi masukan bagi perangkat daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun bentuk pelayanan dan pendampingan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sugiarta menilai pola pelayanan jemput bola perlu terus dikembangkan agar program pemerintah dapat benar-benar menjangkau masyarakat. Menurutnya, komunikasi langsung dengan warga juga membantu pemerintah memahami persoalan yang tidak selalu terlihat dari sisi administratif. (BC13)