Mangupura, balibercerita.com –
Pemprov Bali berencana membuat regulasi baik berupa perda maupun pergub yang mengatur industri perfilman di Bali. Hal itu dilakukan melihat perkembangan industri dan insan perfilman di Bali yang luar biasa. Terlebih Bali sering dijadikan tempat syuting film nasional dan internasional.
Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Bali, Prof. Dr. I Gede Arya Sugiartha menerangkan bahwa sejak kebijakan perfilman diambil oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudriset, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kebijakan mengatur hal itu. Seksi perfilman di Disbud Bali hilang seiring dengan peraturan pembagian kewenangan itu.
Kendati demikian, tentu di Bali tidak bisa dilakukan serta merta seperti itu. Hal itu melihat perkembangan film di Bali yang begitu luar biasa insan film Bali yang bekerja luar biasa, dan tanah Bali sering dijadikan objek perfilman. “Tentu kami tidak bisa tinggal diam melihat hal itu. Pak Gubernur telah memerintahkan saya untuk segera menerbitkan peraturan daerah atau peraturan gubernur, yang nantinya mengatur tentang perfilman di Bali,” ucapnya saat menghadiri BaliMakarya Film Festival 2022 di Kuta.
Meskipun aturan tersebut tidak ada lagi kewenangannya di pemerintah daerah, tentu hal itu akan disesuaikan dengan tupoksi yang ada. Dalam artian, peraturan itu diterbitkan sebagai tindak lanjut kewenangan dan kebijakan yang ada di Kemendikbudristek, dengan mengacu kondisi dan keadaan di Bali.
Saat ini perda dan pergub itu diakuinya sedang disusun, yang nantinya mengatur tentang berbagai hal menyangkut industri film di Bali seperti perizinan, insentif, termasuk syarat yang mengatur kewajiban orang saat membuat film di Bali. Sebab selama ini banyak rumah produksi nasional dan asing yang membuat film di Bali.
Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi BaliMakarya Film Festival 2022. Event ini diharapkan dapat semakin berkembang sebagai wahana bagi seniman perfilman di Bali untuk mengasah diri, serta menjadikan orang Bali dapat berkancah ke industri film internasional. (BC5)
