Bupati Giri Prasta Minta OPD Laksanakan Rekomendasi Dewan

0
64
Bupati Badung
Bupati Badung Giri Prasta saat menghadiri rapat paripurna DPRD, Selasa (19/4). (ist)

Mangupura, balibercerita com – 

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada pimpinan beserta jajaran DPRD Badung, begitu juga dengan peran serta masyarakat Badung secara menyeluruh berkenaan dengan rekomendasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2021. 

“Rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan amanat konstitusi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah sehingga ini merupakan catatan strategis yang nanti akan bisa kita jadikan sebuah dasar dalam melaksanakan sebuah evaluasi kinerja ke depan. Saya kira ini luar biasa dan kami akan melaksanakan itu dengan baik,” ujar Bupati Nyoman Giri Prasta seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Badung tahun 2021, Selasa (19/4), di kantor DPRD Badung.

Baca Juga:   Penanganan Kedatangan Penumpang Internasional di Bandara Ngurah Rai Berjalan Lancar

Untuk itu, Bupati Giri Prasta menegaskan kepada seluruh OPD untuk mencermati memahami serta taat dalam melaksanakan catatan-catatan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Kabupaten Badung. “Kita sudah melihat catatan-catatan yang disampaikan dewan. Itu semua demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Badung yang kita cintai dan saya kira itu bagus sekali,” pungkasnya.

Baca Juga:   Warga Denpasar Sembuh dari Covid-19 Melejit di Angka 296 Orang

Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyatakan bahwa pelaksanaan rapat paripurna dewan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dalam rangka memberikan catatan-catatan strategis sekaligus melakukan evaluasi bersama jajaran dewan terhadap LKPJ Bupati Badung tahun 2021. 

Baca Juga:   Rangkaian Bhaskara Budaya, APHB Gelar Dharma Sewanam Kepada Masyarakat Buleleng

“Kami dengan cermat memperhatikan tentang pendapatan dan anggaran biaya, pendapatan walaupun menurun kita ketahui bahwa dari anggaran Rp 3,8 T sudah menjadi pendapatan Rp 2,5 T itu sudah bisa dimaksimalkan. Jadi, bupati dengan seluruh jajarannya sudah melakukan suatu pencermatan sehingga program yang ditetapkan APBD tahun 2021 dapat dieksekusi meskipun ada keterbatasan mengingat ada program prioritas penanganan covid dari Bapak Presiden dan pemerintah pusat,” jelasnya. (BC13)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini