Mangupura, balibercerita.com –
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas). Sebanyak 1 juta patok batas bidang tanah dipasang secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif Bupati Badung Nyoman Giri Prasta.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan jajaran BPN Badung karena program Gemapatas ini betul-betul bagus, sebagai rangkaian dari percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Dengan adanya gerakan ini, sudah barang tentu memberikan manfaat yang luar biasa bagi warga kami. Adanya pemasangan patok tapal batas ini, masyarakat atau pemerintah akan tahu batas asetnya. Masyarakat juga akan bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah, selain itu ini juga bisa memudahkan BPN dan perangkatnya dalam melaksanakan pengukuran dan pendataan tanah masyarakat,” kata Bupati Giri Prasta usai mengikuti video conference pencanangan Gemapatas, dari wantilan Banjar Belang, Desa Sembung, Mengwi. Gemapatas dibuka secara resmi oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto yang pelaksanaannya dipusatkan di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/2).
Dalam kesempatan itu, Bupati Giri Prasta bersama Kepala Kantor BPN Badung Heryanto turut menyerahkan 22 sertifikat pura dan 4 sertifikat tanah pekarangan desa kepada masyarakat. Turut hadir, jajaran Forkopimda Badung, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Made Surya Darma, Camat Mengwi Nyoman Suhartana, Perbekel Sembung, serta masyarakat penerima sertifikat.
Bupati Giri Prasta menegaskan, Pemkab Badung mendukung sepenuhnya semua program yang dicanangkan oleh pihak Kementerian ATR/BPN, dengan menggerakkan seluruh komponen yang ada di desa/kelurahan agar bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat terkait pertanahan. Dikatakan juga, melalui Bagian Tata Pemerintahan, sejengkal tanah timbul pun di Kabupaten Badung juga sudah disertifikatkan.
“Setelah acara Gemapatas ini, kita akan melakukan pemasangan patok tapal batas di wilayah-wilayah yang masih ada sengketa, karena kami tidak mau ada tumpang tindih di wilayah Kabupaten Badung ini. Jangan sampai wilayah desa adat mengklaim batas wilayah desa dinas. Untuk itu, kami akan selalu berkoordinasi dengan BPN dan Forkompimda. Kalau nanti ada yang pihak masyarakat yang tidak terima, silakan nanti komunikasi dengan saya. Kalau memang tidak bisa sekali diselesaikan dengan cara komunikasi, silakan tempuh proses peradilan. Karena kami ingin permasalahan ini tuntas,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, untuk mempercepat progres PTSL, pihaknya melakukan pemasangan patok serentak agar masing-masing individu yang punya wilayah bisa diberikan kepastian dimana lokasi tanahnya. Sebab perihal tanah bisa memicu cekcok. (BC13)
