balibercerita.com –
Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan 59,5 persen dari total belanja daerah pada rancangan perubahan APBD 2026 untuk pembangunan infrastruktur. DPRD Badung mendukung langkah tersebut, terutama untuk menunjang pariwisata dan mengurai persoalan kemacetan. Namun, Pemkab Badung diminta tetap berhati-hati agar besarnya belanja infrastruktur tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini terungkap dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (3/9), dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat di ruang sidang Utama Gosana DPRD Badung itu dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua AAN Ketut Agus Nadi Putra, Made Wijaya, dan Made Sunarta. Hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, Sekda IB Surya Suamba, Sekwan Badung, I Gede Surya Kurniawan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti mengatakan, rapat paripurna dilaksanakan dengan agenda penjelasan bupati terkait perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam rancangan yang diajukan pemerintah daerah, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp13 triliun.
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah besarnya alokasi belanja infrastruktur yang mencapai 59,5 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut dinilai menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama yang mendukung sektor pariwisata.
“Belanja infrastruktur mencapai 59,5 persen. Ini menunjukkan perhatian besar pemerintah daerah terhadap pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, termasuk upaya mengatasi kemacetan yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di Badung,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD Badung pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur. “Namun demikian, kami mengingatkan kepada Bupati dan jajaran agar pelaksanaan program tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan anggaran,” ungkap Anom Gumanti.
Politisi asal Kuta ini menegaskan, peningkatan belanja infrastruktur jangan sampai mengurangi alokasi untuk kebutuhan pelayanan dasar maupun biaya operasional yang menunjang kinerja pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta tetap memperhatikan pembiayaan rutin dan kebutuhan operasional perangkat daerah.
“Kami mendukung langkah-langkah pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah. Namun prinsip kehati-hatian harus tetap dikedepankan agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal tanpa mengganggu kebutuhan operasional dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas politisi PDIP tersebut.
Pada perubahan APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah dirancang Rp10,5 triliun lebih, belanja daerah dirancang Rp13 triliun lebih, penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dirancang sebesar Rp1,1 triliun lebih, pembiayaan pinjaman daerah sebesar Rp1,9 triliun, dan penyertaan modal ke Bank BPD Bali dirancang sebesar Rp300 miliar. (adv)
