balibercerita.com –
Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyoroti kemampuan pemerintah daerah dalam mengejar target pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Fraksi berlambang pohon beringin itu meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil mengoptimalkan kinerja agar target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Hal tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam pemandangan umum (PU) terhadap Ranperda Perubahan APBD Badung 2026 pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan dapat menyetujui ranperda untuk ditetapkan menjadi perda setelah memperoleh penyelarasan dari Pemerintah Provinsi Bali.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung, I Gusti Ngurah Shaskara menjelaskan, perubahan APBD 2026 menunjukkan adanya ekspansi fiskal yang cukup besar. Pendapatan daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp10,3 triliun lebih naik menjadi Rp10,5 triliun lebih. Di sisi lain, belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp11,5 triliun lebih menjadi Rp13,08 triliun lebih. Kondisi tersebut turut memperbesar defisit menjadi Rp2,8 triliun lebih.
Menurut Shaskara, peningkatan belanja tersebut belum sepenuhnya diimbangi pertumbuhan pendapatan pada tahun berjalan. Akibatnya, kebutuhan pembiayaan daerah ikut meningkat. “Tekanan terutama berasal dari pajak daerah sebagai komponen dominan PAD (pendapatan asli daerah). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan target pendapatan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 perlu ditopang oleh dasar proyeksi yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, agar ekspansi belanja tidak dibangun dengan asumsi penerimaan yang terlalu optimistis,” ujarnya saat membacakan PU Fraksi Golkar.
Secara umum, Fraksi Golkar menyatakan mendukung arah kebijakan pemerintah yang tercermin dalam postur Perubahan APBD 2026. Kebijakan tersebut dinilai diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekaligus mendukung pembangunan pariwisata yang berkualitas.
Meski menyetujui ranperda tersebut, Fraksi Golkar tetap memberikan sejumlah usulan dan masukan. Salah satunya berkaitan dengan optimalisasi target pendapatan daerah. OPD penghasil diminta meningkatkan kinerja sehingga realisasi penerimaan dapat mendekati target yang telah ditetapkan dalam perubahan anggaran. “Proyeksi pencapaian target tersebut agar berbasis data yang dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap realisasi PAD sampai dengan bulan berjalan dan mengkorelasikan dengan
target dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026,” ungkapnya.
Perhatian juga diberikan terhadap sektor pajak pariwisata. Fraksi Golkar meminta pengawasan terhadap potensi penerimaan pajak dari sektor tersebut diperkuat. Hal ini dinilai penting karena perekonomian Badung memiliki ketergantungan yang kuat terhadap aktivitas pariwisata, sehingga tingkat kepatuhan pelaku usaha perlu terus diperhatikan.
Selain itu, OPD penghasil diminta menekan potensi munculnya piutang maupun tunggakan pajak. Salah satu langkah yang disarankan yakni membuat pemetaan piutang berdasarkan umur piutang, nilai, jenis pajak hingga kemungkinan keberhasilan penagihannya. “Upaya peningkatan penerimaan pendapatan, tentu ditopang oleh kompetensi sumber daya yang relevan. Dalam konteks ini, kami mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pola penempatan pegawai pada OPD penghasil, perlu dihubungkan dengan indikator kinerja yang terukur,” paparnya.
Fraksi Golkar menilai setiap bidang maupun unit kerja pada OPD penghasil perlu memiliki indikator dan target yang berkaitan langsung dengan peningkatan pendapatan. Target tersebut antara lain mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan dan pemutakhiran basis data, penurunan piutang, efektivitas penagihan, pengurangan tax gap, peningkatan kualitas pelayanan hingga kontribusi terhadap pencapaian PAD.
Dengan pola tersebut, evaluasi terhadap sumber daya manusia tidak hanya dilakukan dari sisi administratif. Kinerja pegawai juga perlu dikaitkan secara langsung dengan pencapaian pendapatan daerah.
Sementara dari sisi belanja, Fraksi Golkar mendorong OPD pengguna anggaran mempercepat realisasi program dan kegiatan. Akselerasi serapan anggaran dinilai penting agar pelaksanaan belanja dapat berjalan sesuai target waktu yang telah ditentukan. (adv)
