balibercerita.com –
Di tengah ketatnya persaingan perdagangan dunia, tantangan pelaku usaha kini tak lagi sekadar menghasilkan produk berkualitas. Produk juga harus mampu membuktikan keamanan, ketertelusuran rantai pasok, hingga kepatuhan terhadap standar keberlanjutan yang semakin ketat. Dalam konteks itulah akreditasi menjadi “paspor kepercayaan” yang menentukan diterima atau tidaknya suatu produk di pasar internasional.
Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Pertemuan organisasi kerja sama akreditasi dan standardisasi kawasan Asia Pasifik ini mempertemukan badan akreditasi, organisasi internasional, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pengakuan sertifikasi lintas negara.
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) sekaligus Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono menjelaskan, APAC memiliki peran penting dalam mengelola sistem saling pengakuan (mutual recognition arrangement) di kawasan Asia Pasifik. “Yang dibahas dalam APAC adalah bagaimana hasil sertifikasi yang dilakukan di Indonesia dapat diakui dan diterima oleh negara lain. Persyaratan dan mekanisme pengakuan ini dibahas secara detail selama satu minggu pertemuan,” ujarnya di Nusa Dua pada Senin (22/6).
Menurut Donny, sistem tersebut memungkinkan hasil pengujian, inspeksi, maupun sertifikasi dari lembaga yang telah diakreditasi di Indonesia dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu dilakukan pengujian ulang. Kondisi ini sangat penting untuk mengurangi hambatan teknis perdagangan sekaligus mempercepat akses produk Indonesia ke pasar global.
Ia mencontohkan, saat pandemi Covid-19 berbagai standar seperti cleanliness, health, safety and environment sustainability (CHSE) menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan dunia terhadap sektor pariwisata dan layanan publik. Ke depan, peran akreditasi akan semakin strategis seiring meningkatnya tuntutan terhadap aspek keberlanjutan dan transformasi digital. “Akreditasi saat ini bukan lagi sekadar proses teknis. Ini sudah menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing suatu negara,” tegasnya.
Tantangan global juga semakin kompleks dengan munculnya berbagai regulasi baru, salah satunya European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan komoditas tertentu, termasuk kelapa sawit, terbukti bebas dari deforestasi sebelum masuk ke pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, klaim keberlanjutan harus dapat dibuktikan melalui sistem sertifikasi dan verifikasi yang kredibel. Di sinilah peran akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut dilakukan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya.
Dalam mendukung kebutuhan tersebut, BSN melalui KAN terus memperkuat sistem akreditasi untuk lembaga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) guna meningkatkan kredibilitas sertifikasi dan ketertelusuran rantai pasok kelapa sawit nasional. Prestasi Indonesia di bidang infrastruktur mutu pun mendapat pengakuan dunia. Berdasarkan Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Indonesia menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN dalam pembangunan Infrastruktur Mutu Nasional.
Lebih membanggakan lagi, pada pilar akreditasi Indonesia berhasil menduduki peringkat keempat dunia dari 185 negara yang dievaluasi. Sementara, dalam bidang standardisasi nasional, posisi Indonesia berada di peringkat ke-38 dunia, menunjukkan kualitas sistem standardisasi nasional semakin kompetitif di tingkat internasional.
Meski demikian, Donny menegaskan capaian tersebut bukan tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat standardisasi dan akreditasi benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
“Standarisasi yang tinggi harus memberikan dampak nyata. Produk menjadi lebih aman, berkualitas, dan berdaya saing, sementara pelaku usaha mendapat akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, akreditasi adalah infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.
APAC Annual Meeting 2026 yang mengusung tema “Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation” menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai salah satu negara dengan sistem akreditasi terbaik di dunia sekaligus memperluas pengakuan internasional terhadap sertifikasi dan standar yang diterapkan di dalam negeri. (BC5)
