balibercerita.com –
Kondisi Jalan Pratama yang menghubungkan kawasan Lapangan Lagoon hingga Tanjung Benoa menuai sorotan. Sebagai jalur utama menuju destinasi wisata bahari yang menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung, infrastruktur jalan tersebut dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Badung.
Jalan Pratama merupakan satu-satunya akses utama masyarakat Tanjung Benoa menuju Jalan Siligita sekaligus jalur vital bagi aktivitas pariwisata. Namun, kondisi jalan yang bergelombang dan tambal sulam dinilai tidak mencerminkan kawasan pariwisata berkelas. Hal ini juga dinilai bertolak belakang dengan program Sapta Kriya Adi Cipta yang menekankan pentingnya infrastruktur pendukung pariwisata berkualitas.
Wakil Ketua DPRD Badung, Made Wijaya mengungkapkan bahwa kondisi Jalan Pratama dari Lapangan Lagoon hingga Tanjung Benoa sangat memprihatinkan. Selain permukaan jalan yang tidak rata, genangan air kerap terjadi di sejumlah titik saat musim hujan, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan, termasuk wisatawan.
“Sepanjang Jalan Pratama ini terdapat banyak hotel berbintang dan restoran. Tanjung Benoa merupakan penyangga kawasan Nusa Dua. Sangat tidak elok jika kondisi seperti ini dipertontonkan kepada wisatawan,” ujarnya, Senin (27/4).
Menurut pria yang memiliki sapaan Yonda, situasi tersebut dapat menimbulkan pengalaman kurang nyaman bagi wisatawan. Baik dari arus lalu lintas kendaraan maupun potensi wisatawan terkena cipratan air saat melintas di trotoar. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadirkan pariwisata berkualitas.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kuta Selatan sekaligus warga asli Tanjung Benoa, Wijaya mengaku merasakan langsung kondisi tersebut setiap hari. Ia menegaskan bahwa Jalan Pratama memiliki peran strategis sebagai penyumbang PAD, sehingga tidak seharusnya dibiarkan dalam kondisi seperti saat ini.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi riil, sekaligus memastikan usulan perbaikan telah masuk dalam pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Selama dua periode menjabat di DPRD Badung dan kini memasuki periode ketiga, sekiranya sekitar 13 tahun belum ada perbaikan signifikan yang dilakukan di jalur tersebut. Dengan waktu selama itu, tentu sudah seharusnya dilakukan evaluasi menyeluruh. Apalagi arahan dari pemerintah pusat hingga daerah juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas.
Sesuai dengan fungsi kontrol DPRD, pihaknya akan terus memantau kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa DPRD Badung telah memberikan rekomendasi dalam LKPJ Bupati, yang salah satu poinnya menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur, khususnya penunjang pariwisata.
Ia berharap perbaikan Jalan Pratama dapat segera direalisasikan pada tahun 2026, baik melalui anggaran induk maupun perubahan.
“Jangan lagi menunggu tahun 2027 atau 2028. Ini menyangkut wajah pariwisata Badung. Kami di dewan akan terus mengawal dan mengingatkan agar rekomendasi yang sudah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti, terutama untuk kawasan penyangga pariwisata,” pungkasnya. (BC5)
