balibercerita.com –
Upaya percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber yang digencarkan Pemerintah Kabupaten Badung mulai menyasar langsung rumah warga hingga pelaku usaha. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Badung, I Nyoman Rudiarta bersama jajaran Kecamatan Kuta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kediaman Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti pada Rabu (11/3).
Sidak yang turut didampingi Sekretaris Camat Kuta dan Lurah Kuta itu dilakukan untuk melihat langsung penerapan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Hasilnya, di kediaman Ketua DPRD Badung tersebut telah diterapkan sistem pengelolaan sampah mandiri yang cukup lengkap. Mulai dari pemilahan sampah, penggunaan tong komposter, hingga pengolahan sampah organik dengan teba modern sudah dijalankan. Sistem ini dinilai bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya.
Sekretaris Camat Kuta, I Made Agus Suantara menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber di wilayah Kecamatan Kuta. Dalam pelaksanaannya, pihak kecamatan juga mengerahkan staf untuk turun langsung ke lapangan melakukan pendataan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat.
Menurut Agus, upaya percepatan pengelolaan sampah sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan melalui koordinasi di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung. Program ini melibatkan kepala lingkungan, lurah, hingga sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pendamping di masing-masing wilayah.
Pendampingan tersebut dibagi berdasarkan wilayah kelurahan. BPBD Badung bertugas mendampingi Kelurahan Kedonganan dan Tuban, Dinas Pariwisata Badung mendampingi Kelurahan Kuta, sementara Dinas Perhubungan Badung mendampingi wilayah Legian dan Seminyak. “Kami ingin percepatan ini berjalan lebih cepat, sehingga staf kecamatan juga kami kerahkan untuk ikut turun langsung melakukan aksi di lapangan,” ujar Agus saat dikonfirmasi melalui ponsel.
Dalam pelaksanaannya, staf kecamatan difokuskan melakukan pendataan terhadap usaha kecil, termasuk pedagang kaki lima. Sementara, pendataan rumah tangga dilakukan oleh para kepala lingkungan di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, OPD pendamping seperti Dinas Pariwisata lebih menyasar usaha akomodasi wisata seperti hotel dan restoran. Langkah ini dilakukan agar implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan merata. “Jadi kami membagi tugas agar percepatan program ini bisa terlaksana secara optimal,” jelasnya.
Agus menegaskan, kegiatan di lapangan tidak hanya sebatas pendataan. Petugas juga sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang belum memiliki sarana atau belum menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber.
Dari hasil pendataan sementara, kata dia, ternyata cukup banyak warga yang sudah mulai membiasakan diri melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di rumah masing-masing. “Termasuk di rumah Bapak Ketua DPRD Badung. Sistem yang diterapkan bahkan cukup lengkap, mulai dari pemilahan sampah, tong komposter, hingga teba modern. Ini tentu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat,” ucapnya.
Melalui gerakan percepatan ini, masyarakat maupun pelaku usaha di wilayah Kuta diharapkan semakin aktif memanfaatkan sarana pengolahan sampah, khususnya sampah organik. Pemerintah juga memastikan kepatuhan dalam penyediaan serta pemanfaatan sarana pengolahan sampah akan terus dipantau secara berkala. (BC5)
