balibercerita.com –
Pemerintah Kabupaten Tabanan menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, terutama pada program bantuan sosial (bansos). Penegasan itu disampaikan saat Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, S.Sos., mewakili Bupati Tabanan, saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial bersama Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, Kamis (26/2).
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan implementasi Government Technology di Bali. Kegiatan dibuka oleh Dr. Ir. Wayan Koster, M.M dan dihadiri jajaran Forkopimda Bali, para bupati/wali kota se-Bali, serta sejumlah undangan terkait.
Agenda rapat mencakup pengantar strategis, penegasan tujuan dan output pertemuan, pemaparan arah kebijakan nasional, serta presentasi pilot project oleh komite dan koordinator wilayah. Kegiatan ini terlaksana melalui kolaborasi dengan Dewan Ekonomi Nasional sebagai langkah strategis untuk mendorong tata kelola bansos yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut juga digelar sesi berbagi pengalaman dari Bupati Banyuwangi mengenai penerapan digitalisasi bansos di daerahnya. Paparan itu menyoroti berbagai tantangan, solusi yang diterapkan, serta dampak implementasi terhadap masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan, rakor ini menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas daerah dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Wakil Bupati Dirga menyampaikan dukungan penuh terhadap digitalisasi bansos guna meningkatkan efektivitas penyaluran dan ketepatan data penerima manfaat. “Digitalisasi menjadi kunci untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, dengan proses yang lebih cepat, transparan, dan terukur,” tegasnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pemkab Tabanan optimistis implementasi program ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan. (BC13)
