balibercerita.com —
BKKBN Provinsi Bali melaksanakan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali untuk mempererat kerja sama dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana sekaligus mendorong percepatan program prioritas tahun 2026. Diskusi tersebut menyoroti capaian pelaksanaan program beserta penggunaan anggaran, termasuk realisasi dana alokasi khusus (DAK) subbidang keluarga berencana (KB), serta strategi menghadapi agenda koordinasi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam paparannya, Kepala BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., M.A.R.S., menjelaskan perkembangan realisasi fisik dan keuangan program, termasuk pemanfaatan DAK KB yang dinilai penting untuk memperkuat layanan keluarga berencana di daerah. Evaluasi juga difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian agar penyerapan anggaran tetap sejalan dengan target pembangunan keluarga.
Menjelang Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026, BKKBN Bali meminta dukungan Sekda Provinsi Bali sebagai narasumber guna memperkuat penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Bali.
Pertemuan ini juga menegaskan percepatan sejumlah program unggulan Kemendukbangga/BKKBN, antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Lansia Berdaya (Sidaya), serta Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Program-program tersebut dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga berbasis masyarakat.
Audiensi ini menjadi bagian dari konsolidasi antarperangkat daerah guna memastikan kebijakan berjalan selaras, penggunaan anggaran efektif, serta pelaksanaan program pembangunan keluarga di Bali tahun 2026 dapat dipercepat secara optimal.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bali, I Dewa Made Indra menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat penyusunan dokumen tersebut agar selaras dengan kebijakan daerah. Selain itu, rapat kerja daerah (rakerda) mendatang juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Tim Penggerak PKK, serta DPRD, guna memperkuat koordinasi program setelah adanya penyesuaian nomenklatur kelembagaan. (BC18)
