balibercerita.com –
Pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Badung dinilai telah melampaui kapasitas dan menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Kondisi ini memunculkan wacana pembatasan kendaraan, mengingat pembangunan infrastruktur saja dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan tersebut.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan perlunya langkah konkret untuk mengatasi overkapasitas kendaraan. Ia menilai persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Badung, tetapi juga memerlukan penanganan lintas wilayah di Bali.
“Tidak akan mungkin kita hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur tanpa diimbangi pembatasan kendaraan. Pertumbuhan kendaraan di Badung ini sudah sangat signifikan dan perlu evaluasi menyeluruh,” ujar Adi Arnawa saat ditemui di gedung DPRD Badung, Kamis (23/4).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan potensi kelebihan kapasitas kendaraan yang melampaui daya tampung Bali. Jika tidak segera ditangani, situasi ini dikhawatirkan berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Yang beraktivitas di Badung bukan hanya kendaraan warga Badung saja. Banyak dari luar daerah. Jadi tidak bisa diselesaikan sendiri, harus ada kebijakan secara komprehensif untuk seluruh Bali,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, pihaknya berencana mendorong kajian mendalam terkait kemungkinan penerapan pembatasan kendaraan. Kajian ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Bali.
“Mungkin ini kita perlu duduk bersama, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Apalagi Badung overkapasitas kendaraan. Mungkin saya juga akan sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk dipertimbangkan apakah perlu ada kapasitas kendaraan,” paparnya.
Hasil kajian tersebut diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang mampu mengendalikan jumlah kendaraan sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan. Selain itu, penguatan transportasi publik juga menjadi perhatian sebagai solusi jangka panjang.
“Kalau ini tidak ditangani serius sekarang, bukan tidak mungkin pariwisata kita juga akan terhambat. Karena itu selain infrastruktur, pembatasan kendaraan dan transportasi publik harus berjalan beriringan,” imbuhnya. (BC9)
